SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Akses Bebas Visa dengan Tiongkok Merugikan Indonesia

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Minggu , 25 Desember 2016 13:45
Akses Bebas Visa dengan Tiongkok Merugikan Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

JAKARTA – Maraknya kabar telah membanjirnya jutaan tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia membuat resah masyarakat. Berbagai pernyataan kritis dilancarkan publik kepada pemerintah agar melakukan klarifikasi kebenarannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengklarifikasi dan membantah isu serbuan jutaan warga negara Tiongkok. Jokowi membantah tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta, namun hanya sekira 20 ribu orang saja.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, masyarakat tidak butuh bantahan dari Jokowi. Melainkan membutuhkan aksi di lapangan dari pemerintah yang betul-betul melakukan koreksi terkait masalah tersebut.

“Begitu banyak kasus-kasus terkait Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah, yang memanfaatkan bebas visa untuk kemudian melakukan pelanggaran hukum di Indonesia termasuk contohnya adalah WNA Tiongkok yang menanam cabai yang disinyalir penuh bakteri kemudian diedarkan. Kemudian ada perusahaan-perusahaan investor dari Tiongkok yang bebas mengibarkan bendera, merubah nama jalan, dan bahkan mempersulit akses masuk ke daerah investasi mereka,” jelasnya usai memberikan kuliah umum di Kampus IPB, Bogor, Sabtu (24/12).

Hidayat menekankan, jika pemerintah harus betul-betul mengkoreksi hal tersebut. Intinya, semua itu adalah realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, publik mengetahui dan mencium potensi gangguan terhadap kedaulatan bangsa.

“Menjadi sangat aneh jika Indonesia mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan kasar, sedangkan banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melakukan pekerjaan kasar juga. Itu yang juga harus dikoreksi oleh pemerintah. Kami di dewan berbulan-bulan lalu sudah mengatakan bahwa masalah bebas visa ini harus dikaji ulang secara serius oleh pemerintah, dikaji ulang, dimoratoritun dan dihentikan. Karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya,” bebernya.

Ditambahkan Hidayat, kebijakan bebas visa antara Indonesia dengan Tiongkok sudah jelas tidak terdapat prinsip resiprokal, yakni tidak ada keseimbangan dan kesetaraan. Pemberian bebas visa seharusnya berasas resiprokal saling menghormati. Apabila Indonesia memberikan bebas visa ke negara lain maka negara itu pun harus sama memberikan bebas visa pada Indonesia.

“Tapi kenyataannya tidak. Indonesia harus memberikan bebas visa on arrival kepada sekitar 63 negara termasuk Tiongkok, sedangkan Tiongkok tidak memberikan bebas visa on arrival. Hal ini yang harus betul-betul dipikirkan, mendapatkan perhatian dan serius dilakukan koreksi dalam rangka menyelamatkan kedaulatan Indonesia,” demikian Hidayat. (rmol)


div>