KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Aksi Saling Dorong Warnai Penolakan UU MD3 di Bulukumba

Reporter:

Salahuddin

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Februari 2018 17:30
Aksi Saling Dorong Warnai Penolakan UU MD3 di Bulukumba

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Senin (26/2/2018). Foto: Salahuddin/RakyatSulsel

BULUKUMBA, RAKYAT SULSEL.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Senin (26/2/2018). Unjuk rasa itu untuk menolak UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) diwarnai kericuhan.

Kericuhan dipicu karena demonstran ingin membakar ban di area parkir Gedung DPRD Bulukumba. Namun, rencana tersebut dihalau oleh Satpol PP. Saling dorong terjadi. Suasana semakin panas ketika Satpol PP berusaha memadamkan api.
Kericuhan berhasil diredam, setelah Ketua PMII Bulukumba, Siti Khadijah Budiawan, menenangkan massanya. Aktivis PMII Bulukumba meminta pimpinan DPRD Bulukumba menolak UU MD3.

Kordinator Lapangan PMII, Hendra Wiranto mengatakan, Pasal 73 UU MD3 akan membungkam hak berpendapat rakyat. Pelarangan menkritik anggota dewan, akan merusak demokrasi.

“Olehnya itu, kami meminta DPRD Bulukumba harus membuat pernyataan penolakan revisi UU MD3 baik secara tertulis maupun secara lisan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba Andi Baso Zulkarnain menuturkan, masalah UU MD3 telah digugat masyarakat dan ratusan advokat. Karenanya dirinya meminta para pengunjuk rasa untuk bersabar dan menunggu proses yang sedang berjalan di MK.

“UU MD3 juga belum ditandatangani presiden,” tutur legislator Fraksi Demokrat ini. (*)


div>