SELASA , 23 OKTOBER 2018

Aktivis Perempuan Kritisi Kinerja Pansel Bawaslu

Reporter:

Editor:

Lukman

Selasa , 07 Agustus 2018 12:20
Aktivis Perempuan Kritisi Kinerja Pansel Bawaslu

Bawaslu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Seleksi Calon Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengumumkan daftar nama calon pelamar yang telah lulus tahapan wawancara, untuk selanjutnya mengikuti Fit dan Proper Test, Senin (6/8) kemarin. Namun keputusan ini menuai protes dari aktivitis perempuan Sulsel.

Sejumlah aktivis perempuan Sulsel menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan Panitia Seleksi Calon Bawaslu Sulsel yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan dalam susunan daftar nama calon yang lulus sampai tahap wawancara.

Ema Husain, yang juga Ketua Pembina Dewi Keadilan dan Koordinator SPAK Sulsel menyatakan bahwa upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan mulai dari menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melamar pada lembaga-lembaga kepemiluan, menemui berbagai tantangan tersendiri.

Hal ini disambut positif dan penuh semangat ketika Pansel melakukan perpanjangan proses pemasukan berkas karena kurangnya keterwakilan perempuan.

Hal senada juga disampaikan oleh Marselina May selaku Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Dirinya menyatakan bahwa aktivis perempuan telah berupaya memberikan rekomendasi dan dukungan kepada perempuan pontensial yang lulus sampai tahapan wawancara kepada pansel.

Namun kelihatannya hal ini tidak menjadi pertimbangan pansel. Terbukti, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Toraja Utara, Maros dan beberapa kabupaten lainnya yang diidentifikasi terdapat perempuan potensial, tidak terakomodir dalam daftar calon yang lulus sampai ke tahapan fit dan proper test.

Namun upaya yang telah dilakukan berbanding terbalik dengan hasil akhir yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Hal ini, akan menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi dorongan keterwakilan perempuan. Sehingga aktivis perempuan akan menempuh langkah untuk melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI, untuk terkait dengan transparansi proses seleksi ini.

Aktivis Perempuan juga sangat menyesalkan keputusan ini karena keterwakilan perempuan dalam pansel juga tidak berimbas signifikan bagi keterwakilan perempuan. Kondisi Ini menunjukkan bahwa perjuangan panjang keterwakilan perempuan masih akan terus berlangsung. (*)


div>