KAMIS , 24 MEI 2018

Akuntabilitas Kinerja Pemkot Predikat B

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Februari 2018 10:15
Akuntabilitas Kinerja Pemkot Predikat B

Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar. foto: net

* Tertinggi di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten dan kota sebesar 47,57 meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91.

Di wilayah III yang meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Khusus Wilayah Provinsi Sulsel menempatkan Pemkot dibawah Kepemimpinan Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto meraih nilai B yang tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

“Saya mengharapkan para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa (13/2) kemarin.

Kemenpan RB juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing.

E-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program atau kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Namun demikian, e-budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Saya berharap e-budgeting yang bapak/ibu implementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting,” ujar Asman Abnur

Mengacu pada hasil evaluasi pada tahun lalu dan berdasarkan data yang telah dihitung, masih terdapat potensi pemborosan sebesar minimal 30 persen dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp 392,87 triliun.

“Namun, dengan terbangunnya e-performance based budgeting di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi atas anggaran minimal Rp 41,15 triliun,” jelas Asman.

Hal ini juga dapat terwujud karena adanya asistensi dan bimbingan teknis selama tahun 2017 oleh Kementerian PANRB kepada Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (*)


div>