RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Alfrita Danduru Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Reporter:

Cherly

Editor:

Lukman

Minggu , 18 Maret 2018 10:46
Alfrita Danduru Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Tampak Anggota Alfrita P. Danduru berpose bersama masyarakat di Parindingan Lembang Parindingan kecamatan Sesean Toraja Utara usai sosialisasi tentang perda nomor 1 tahun 2016.

TORAJA UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar, Alfrita Pasande Danduru sosialisasikan Peraturan Daerah (perda) nomor 1 tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepada masyarakat di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

Menurut Alfrita, bahwa salah satu program DPRD Sulsel adalah mensosialisasikan produk hukum yang telah ditetapkan, agar masyarakat tahu. Karena aturan tersebut ditetapkan untuk masyarakat sehingga akan menjadi produk hukum yang mubazir ketika tidak disosialisasikan kepada langsung kepada masyarakat.

Dikatakannya Alfrita bahwa dirinya memilih mensosialisasikan tentang Perda nomor 1 tahun 2016 karena dalam tatanan pemerintahan sangat perlu ada peranan wanita dan itu dukung dengan aturan yang ada.

“Dalam perda pengarusutamaan gender dalam pembangunan sangat penting disosialisasikan mengingat dari segi Sumber Daya Manusia banyak perempuan miliki namun karena keterbatasan adat, atau karena tidak adanya wadah. Untuk itu sangat penting perempuan diberikan pendidikan dan pelatihan,” ketus Alfrita belum lama ini di Toraja Utara.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa perempuan memiliki peranan yang sangat penting seperti mendidik anak, dan hal ini juga merupakan bagian gender, dan perempuan tidak boleh memandang enteng suami. Hal ini pun dipadang Alfrita bahwa sejalan dengan filosofih orang Toraja bahwa antara umat manusia harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain.

Ditambahkan Alfritha, jika perda tersebut telah disosialisasikan langsung kepada masyarakat di beberapa tempat salah satunya di Parindindingaan, kecamatan Sesean, masyarakat kecamatan Buntao dan yang lainnya.

Dengan adanya perda ini diharapkan perempuan yang memiliki SDM untuk dilibatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Dan kepada pemerintah setempat diharapkan hal ini bisa ditindaklanjuti, dan bahkan Alfrita berharap kepada DPRD kabupaten agar setiap produk hukum yang dihasilkan disosialisasikan langsung kepada masyarakat. (*)


div>