SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Aliran Dana Kampanye Harus Jelas

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Maret 2018 13:45
Aliran Dana Kampanye Harus Jelas

Ilustrasi, Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah cara digunakan kandidat kepala daerah untuk menggalang dana demi kepentingan kampanyenya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Meski demikian, penggalangan dana secara langsung dari masyarakat dinilai bisa tidak transparan. Pasalnya penyumbang bisa saja langsung menyerahkan dana secara tunai kepada kandidat tanpa melalui rekening kampanye yang telah terdaftar.

Jika itu terjadi, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran, dan tentu saja ada sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Masalahnya, meski aturan sudah sedemikian tegas dibuat, indikasi pelanggaran dana kampanye tetap saja ditemukan sejumlah pihak. Dengan alasan mahalnya biaya politik ini, tak sedikit para kandidat yang maju di pilkada pada akhirnya nekat melanggar ketentuan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) maupun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf yang dikonfirmasi mengatakan bahwa segala bentuk bantuan dana kampanye kandidat harus dilaporkan kepada penyelenggara pada masa akhir kampanye. Karena, laporan pendanaan kampanye kandidat akan diakumulasi nantinya.

“Seluruh dana-dana berupa bantuan tunai itu harus dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari pada belanja kampanye. Dan itu akan diakumulasikan nanti dilaporan penggunaan dana kampanyenya diakhir,” terang Asry Yusuf, Rabu (14/3) kemarin.

Asry menghimbau bagi kandidat maupun tim pemenangan untuk tidak menutup-nutupi sumbangan pendanaan kampanye yang didapatkan. Baik itu sumbangan berupa barang, maupun dalam bentuk nominal uang. Karena, tegasnya, akan ada panwaslu dan masyarakat yang akan terus mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh kandidat.

“Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kampanye itu mungkin menerima sumbangan dalam bentuk barang atau apa itu harus dilaporkan. Jadi kalau tidak dilaporkan yah harus hati-hati karena seluruh kegiatannya dibawa itu terpantau oleh masyarakat khususnya panwas,” jelas Asry.

Jangan sampai, kata dia, pada masa akumulasi nantinya laporan pendanaan kampanye yang diserahkan oleh kandidat kepenyelenggara tidak sesuai dengan temuan bawaslu dilapangan. Dan apabila itu terjadi, jelas Asry, kandidat dapat dijatuhi sanksi administrasi maupun pidana.

“Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak dihitung biayanya dan dilaporkan itu bisa kemudian menjadi persoalan dikemudian hari. Dimaknai kegiatan yang tidak dilaporkan biayanya bahwa ada kegiatan yang tidak dilaporkan itukan pelanggaran,” paparnya.

“Untuk sementara kita belum bisa kita katakan kegiatan kampanye yang dibiayai dibawah itu pelanggaran atau tidak. Nanti kalau kegiatan itu tidak dilaporkan biayanya baru kita katakan pelanggaran,” lanjut Asry.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad menuturkan, penggalangan dana kampanye memang sudah menjadi aturan oleh Peraturan KPU (PKPU). Sehingga, pelaksanaannya harus secara transparan, terpercaya dan efisien serta sesuai aturan KPU.

Serta, pengumpulan dana dan penggunaan dana juga harus dilaporkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Pilkada. Jangan sampai, terang Firdaus, pengumpulan dana kampanye menjadi alat bagi para donatur untuk mengatur kandidat apabila terpilih kelak.

“Penggalangan dana kampanye dibenarkan tapi perlu transparan. Apalagi dari masyarakat yang dibebani atau sebaliknya justru memberi ruang pengusaha menjadi donatur yang tidak terkontrol,” terang Firdaus.

Karena, lanjutnya, sudah pasti kandidat yang menang akan diatur oleh penyumbang dana kampanye. Sehingga, persoalan pengumpulan dana kampanye harus betul-betul transparansi, dan tanpa adanya perjanjian-perjanjian politik yang dibuat antara kandidat dan donatur.

“Iya itu bisa terjadi, karena apalagi kalau pengusaha besar yang memberikan bantuan dana kampanye. Sehingga perlu hati-hati memang,” tuturnya. (*)


div>