RABU , 14 NOVEMBER 2018

Alumni UMI Makassar Berpeluang Jadi Ketua KPU Sulsel

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 23 Mei 2018 22:33
Alumni UMI Makassar Berpeluang Jadi Ketua KPU Sulsel

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, periode 2018-2023 akan dilantik oleh Ketua KPU RI di Jakarta, Kamis 24 Mei besok.

Dari tujuh komisioner yang baru, hanya dua komisioner incumbent, 5 diantaranya merupakan anggota baru dari berbagai kalangan.

Misalnya, Misna M Attas (petahana KPU Sulsel), Faisal Amir (petahana KPU Sulsel), Fatmawati (eks komisioner Bawaslu), Asram Jaya (Akademisi), Dr. Upi Hastati (Eks KPU Barru), Dr. Syarifuddin Jurdi (akademisi), Uslimin (Wartawan).

Lantas berdasarkan pengalaman, bagaimana prosesi pemilihan ketua KPU Sulsel periode 2018-2023, untuk menjadi pimpinan menahkodai lembaga penyelenggara Pilkada ini.

Pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Firdaus Muhammad berpendapat hampir semua komisioner berpeluang. Namun, tergantung kesepakatan.

“Semua memiliki peluang yang sama, bisa saja dilihat pengalaman dan yang dituakan,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, jika dilihat dari pengalaman serta yang dituakan, maka ada tiga orang memiliki peluang untuk dipilih secara demokrasi, jika tidak mufakat.

“Kalau alasan pengalaman bisa Faisal atau Misna. Kalau Alasan Akademisi bisa pak Syarifuddin Jurdi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dari tujuh Komisioner KPU Sulsel, yang baru, empat Alumni UMI Makassar, dilantik sebagai komisioner KPU Sulsel. Mereka diantaranya Faisal Amir Fakultas Ekonomi UMI tahun 1999, Misna M Attas Fakultas Pertanian tahun 2005, Upi Hastati Fakultas Ushluddin, dan M. Asram Jaya Fakultas Ekonomi tahun 1993.

Dari nama tersebut Faisal Amir dan Misna M Attas adalah dua calon petahana KPU Sulsel yang lolos. Bahkan diprediksi salah satu bakal jadi ketua ketua KPU Sulsel yang baru periode 2018-2023.

Sementara itu, pakar politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priatno berpendapat jika 7 Komisioner KPU yang baru merupakan kepemimpinan kolektif kolegial.

Menurutnya, tipe pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok solidarity maker, yang diterima serta mampu membangun sinergi dengan para pihak. Secara simbolik, jabatan ketua menjadi personifikasi nilai profesionalisme dan integritas.

“Kalau dilihat formasi komisioner baru ini, sungguh sangat menjanjikan. Bisa memberi harapan untuk hadirnya penyelenggara yang profesional dan berintegritas,” sebut Luhur. (**)


div>