SELASA , 18 DESEMBER 2018

Ambisi TP2D di Pemprov, Mulawarman Sebut NA Gubernur Boneka

Reporter:

Iskanto

Editor:

Rabu , 31 Oktober 2018 19:25
Ambisi TP2D di Pemprov, Mulawarman Sebut NA Gubernur Boneka

Mantan aktivis Unhas Makassar sekaligus penggiat sosial, Mulawarman

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel terus mendapat sorotan. Bagaimana tidak, tim transisi bentukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ini dinilai memiliki ambisi untuk menguasasi kebutuhan berbagai sektor di Kantor Gubernur.

Hal itu terlihat dari adanya upaya “perampasan” kewenangan yang dilakukan TP2D dalam mengambil alih sejumlah kewenanga Gubernur, Wagub dan Sekprov, serta OPD. Sehingga sontak membuat gaduh jalanya pemerintahan yang kini dinahkodai Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Suleman.

Kelalaian Gubenur dan Wakil Gubenur yang memberikan keleluasaan serta kewenangan yang luas kepada kelompok transiai OPD membuat sejumlah frakai di DPRD Sulsel hingga dan berbagai kalangan geram.

Menanggapi eksistensi kelompok TP2D bentukan Prof NA di pemprov Sulsel. Mantan aktivis Unhas Makassar sekaligus penggiat sosial, Mulawarman melontarkan kritikan pedas terhadap kelompok transisi TP2D.

Mulawarman menyebutkan kehadiran kelompok TP2D di Pemrov Sulsel tak memberikan dampak positif. Malahan memberikan dampak buruk karena kelompok transisi itu merampas tugas dan wewenang Gubernur, wakil hingga OPD terkait.

“Ini tidak bisa dibiarkan, TP2D atau apalah tidak berikan dampak positif, hal ini akan berdampak buruk di Pemerintahan,” ujarnya saat dimintai tanggapn, Rabu (30)1/10/2018).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Mul itu, mengatakan tugas Gubenur NA tidak lebih dari Boneka atau “patung”. Sehingga tidak bekerja dan membutuhkan pihak luar.

“Jika semua tugas Gubenrur dan Wakil hingga OPD diambil alih oleh TP2D. Maka eksistensi Gubenur hanya sebagai boneka pajangan,” kata Mulawarman.

Mantan wartawan nasional itu menyarankan agar NA sebagai Gubenur membubarkan kelompok TP2D yang dibentuk karena tim tersebut tidak berguna.

Mul mengatakan alasan pembubaran TP2D karena uang yang akan digaji TP2D berasal dari APBD. Oleh karena itu, jika di biarkan maka menguras anggaran daerah.

Tak hanya itu, Mulawarkan menambahakan, jika NA membiarkan tim TP2D tetap di struktur. Maka NA tergolong Gubenur abal-abal.

“Tidak ada guna-gunanya itu kelompok TP2D. Kenapa tidak diambil semua profesi jadi tim, hanya kehutanan yang banyak. Apa kerjanya semua. Bubarkan saja itu, petugas TP2D karena hanya menguras APBD dan membuat gaduh jalanya pemerintahan. Kenapa dibiarkan, dasar Gubenur dan wakil abal-abal,” tandas Mulawarman. (*)


Tag
div>