SENIN , 22 OKTOBER 2018

Anak Kepala Daerah Uji Nasib di Pileg

Reporter:

Suryadhi - Jejeth

Editor:

Iskanto

Kamis , 20 September 2018 12:30
Anak Kepala Daerah Uji Nasib di Pileg

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anak kepala daerah (Bupati) beberapa daerah di Provinsi Sulsel ramai ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pileg 2019 mendatang.
Meski, ada beberapa yang maju lewat partai yang berbeda dengan sang ayah, mereka tetap optimis lolos sebagai wakil rakyat.

Di antaranya, Azizah Irma Irwan ikut maju bertarung dalam Pileg DPRD Sulsel. Putri Bupati Pinrang terpilih Andi Irwan Hamid itu akan maju melalui Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IX Sulsel yang meliputi Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Sidrap. Selain itu ada juga Arham Basmin, putra Bupati Luwu terpilih Basmin Mattayang. Dia akan maju melalui Partai NasDem.

Kemudian ada Windy Biringkanae, Putri Bupati Tana Toraja Nico Biringkanae itu akan maju bertarung melalui dapil X Sulsel yang meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara melalui Partai NasDem. Selanjutnya ada anak dari Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Isman Triyadi Iksan yang maju di Dapil 4 DPRD Sulsel melalui Partai NasDem.

Tak ketinggalan putra dari Bupati Enrekang Muslimin Bando, Mitra Fachruddin MB. Dia akan maju DPR RI bertarung melalui Dapil Sulsel III. Dan terakhir ada nama Aura Aulia Imandara yang tak lain adalah anak Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Aura bakal berkompetisi di level DPR RI untuk Dapil Sulsel I.

Lantas bagaimana tanggapan parpol sang ayah, apakah tidak menggangu perolehan suara karena diyakini para kepala daerah ini akan membantu anaknya untuk meraih suara terbanyak.
Sekretaris Golkar Sulsel, Abdillah Natsir mengakui, meski di partai beringin ada fenomena demikian, akan tetapi pihaknya tak bisa membatasi kader untuk maju bertarung.

“Memang sebagian daerah di Sulsel begitu. Tapi, kami parpol tak bisa batasi kader untuk maju bertarung, karena itu hak politik seseorang,” ujarnya, Rabu (19/9/2018).

Menurutnya, meskipun kekuarga atau anak pejabat maju bertarung, namun keputusan untuk membantu kembali kepada individu kepala daerah itu sendiri.
“Jadi kembali ke individu, jika para kepala daerah melakukan terbaik, tak masalah. Harus pikir juga parpol sebagai kader,” katanya.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar yang dikonfirmasi tidak mempermasalahkan meski anaknya maju sebagai wakil rakyat melalui partai lain. “Wajar saja. Dalam keluarga berbeda pilihan partai itu adalah suatu kewajaran. Dalam bernegara beda partai itu harus ditumbuh kembangkan. Itu hak demokrasi seseorang, haknya anak saya, haknya istri saya untuk memilih partai apa yang mereka sukai, saya tidak boleh membatasi hak mereka untuk memilih partai,” jelas Iksan Iskandar.

Iksan Iskandar diketahui adalah kader Partai Golkar. Menurutnya, terganggu atau tidaknya suara Partai Golkar itu tergantung mesin partai dan figur pada masing masing dapil.
“Persoalan mengganggu suara atau tidak, itu nanti. Tergantung mesin partai yang ada atau calon yang ada pada masing masing dapil. Ketokohan atau figur biasanya yang menentukan hasilnya nanti,” kata dia.

Bagi Iksan Iskandar, dirinya akan memberikan kemerdekaan untuk anaknya dalam batas-batas kewajaran. Persoalan hasil itu tergantung pada keberuntungan berpihak pada siapa nantinya.
“Coba tanyakan sama rakyat di dapil 4 Pileg yang lalu, tidak ada campur tangan saya. Saya persilahkan mereka untuk menentukan jalan hidupnya. Saya berikan mereka kemerdekaan dalam batas-batas kewajaran. Hasilnya kita lihat saja nanti, keberuntungan akan berpihak pada siapa,” tegas dia.

Pakar Politik UIN Alauddin Makasssr, Firdaus Muhammad mengatakan, sebagai kepala daerah sebaiknya juga fokus pada tugas menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, persoalan politik keterlibatan keluarga atau anak. Biarkan dipikirkan sang calon, hal ini agar tidak menggangu konsentarasi ke depan. “Sebaiknya, fokus pemerintahan, kalaupun ada hal berkaitan caleg, itu urusan calon,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, kata dia, seharusnya menjaga marwa partai yang telah mengusungnya. Hal ini, lanjut dia agar pada kepala daera bisa memperjuangkan ideologi parpol dan berkomitmen memenagkan atau menambah kursi parpol saat pemilu.

“Regulasi tidak mengaturnya. Tetapi etika berpartai harus dijaga dengan komitmen, memperjuangkan ideologi dan kemenangan partai,” pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Politik Unismuh Makassar, Luhur Andi Prianto berpendapat, fenomena penyebaran kerabat kepala daerah ke beberapa partai politik, sebenarnya bukan hal yang baru.
Dengan sumber daya dan investasi politik yang di kuasai, seorang kepala daerah merasa bisa mengendorse para kerabatnya di kontestasi Pileg.

“Hanya saja untuk menghindari kompetisi internal di partai politik, maka mereka di sebar di partai politik yang lain,” katanya.

Menurut dia, caleg partai di daerah dimana sang kerabat kepala daerah juga tampil dengan kendaraan partai lain, memang harus bekerja ekstra untuk bisa lolos.
Pengalaman di kontestasi sebelumnya, ikatan kekeluargaan lebih kuat pengaruh elektoralnya di banding ikatan kepartaian.

“Problemnya di pengaturan internal partai politik yang membuka ruang diaspora bagi kerabat kepala daerah untuk berkontestasi, di luar partai yang di pimpinnya,” pungkasnya. (*)


Tag
div>