SELASA , 18 SEPTEMBER 2018

Ancaman PDIP Ratakan dengan Tanah, Sudirman Said: Itu Sudah Masa Lalu

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Juni 2018 09:30
Ancaman PDIP Ratakan dengan Tanah, Sudirman Said: Itu Sudah Masa Lalu

Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Sudirman Said (dok. JawaPos.com)

RAKYATSULSEL.COM – Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Sudirman Said angkat bicara perihal pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, yang mengatakan akan meratakan dengan tanah kantor media yang mengkritisi gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurutnya, menebar ancaman untuk melakukan kekerasan fisik merupakan indikasi rendahnya moral dan akhlak sang pengancam. Sudirman menyebut, pernyataan dan sikap macam itu sangatlah bertolakbelakang dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila kelima.

Yang menjadi ideologi negara mengajarkan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan kekerasan dan menebar-nebar ancaman. “Apalagi jika ancaman itu diucapkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin semestinya bisa bersikap bijak. Mencari solusi terbaik. Bukan malah memanasi orang-orang yang dipimpinnya,” jelas Sudirman di Tegal, Jumat (1/6).

Pasangan Ida Fauziyah pada Pilgub Jateng 2018 itu sangat menyesalkan ucapan seorang pemimpin yang bernada ancaman. “Mudah-mudahan itu bukan budaya di lingkungannya. Kalau itu merupakan budaya dan tata nilai yang diyakini, maka kita dalam bahaya besar,” imbuh dia.

Pemimpin, menurut Sudirman, harus mampu menjadi teladan dalam kebaikan, pengetahuan, dan dalam akhlak serta moral. Ia menegaskan, bahwa negara tak bisa diurus dengan menebar ancaman. “Itu sudah masa lalu. Di alam demokrasi semua harus saling menghargai,” ucapnya lagi.

Dalam berdemokrasi, para pihak memang berkewajiban melakukan cek dan ricek untuk menjaga keseimbangan. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers, kata Sudirman, memiliki fungsi penyeimbang serta mengoreksi hal-hal yang melanggar kepatutan.

“Pers kita butuhkan untuk menjaga kebebasannya agar masyarakat dapat terus berpijak pada kewajaran,” sambungnya.

Lebih jauh, Mantan Menteri ESDM itu berharap peristiwa yang dialami Harian Radar Bogor tak membuat insan media menjadi takut menyampaikan kritik dan kebenaran. Karena masyarakat butuh pers yang berani menyuarakan hati nurani mereka.

“Kalau pers menjadi takut menyampaikan kritik, itu tanda-tanda demokrasi kurang sehat. Demokrasi dalam bahaya,” tandasnya.

Sebelumnya, sebuah harian di Bogor digeruduk massa berseragam PDIP terkait pemberitaan yang isinya menyinggung gaji Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai anggota BPIP. Pascakejadian tersebut, Bambang Pacul kemudian mengeluarkan pernyataan, yang menyebut kantor harian tersebut akan rata dengan tanah jika ada di Jateng. Yang notabene adalah basis PDIP.

(gul/JPC)


div>