RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Andi Iwan Aras Paparkan Wajah Indonesia di Sidang Umum IPU

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 05 April 2017 21:47
Andi Iwan Aras Paparkan Wajah Indonesia di Sidang Umum IPU

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam kunjungan kerja ke Dhaka, Bangladesh dalam rangka mengikuti sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136.

Dalam lawatannya itu, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa parlemen Indonesia menegaskan untuk mencegah intervensi asing. “Beberapa langkah telah diambil, termasuk mendukung dan mengontrol peningkatan kapasitas militer untuk mencegah dan melawan keras intervensi militer serta memastikan bahwa administrasi negara memiliki kemampuan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan,” kata Andi Iwan.

Selain itu, kata Andi Iwan, di hadapan peserta sidang dirinya menjelaskan bahwa Indonesia dibangun di atas lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa dan rakyat berbagai kelompok etnis dan daerah.

“Sebuah negara dengan Muslim sebagai mayoritas, namun kita merangkul semangat toleransi beragama, dimana masjid, gereja, kuil dan tempat ibadah lainnya secara damai berdampingan,” tutur politisi asal Sulsel ini.

Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, lanjut Andi Iwan, usulan Indonesia dalam draf resolusi terkait non intervensi pada Komite Peace and International Security disetujui dan masuk jadi butir resolusi.

“Salah satu usulan resolusi Indonesia adalah agar komunitas internasional berhati-hati dalam menyikapi dan mengatur mengenai doktrin responsibility to protect untuk menjaga keseimbangan antara non intervensi dan kewajiban melindungi umat manusia. Indonesia juga mengusulkan agar aksi militer merupakan opsi terakhir stelah seluruh langkah diplomatik telah dilakukan dalam konteks responsibility to protect,” beber Andi Iwan.  [NEXT-RASUL]

Dirinya menambahkan, dalam sidang umum IPU, Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan akses untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan. Selain itu, intervensi negara dalam kepemilikan lahan diperlukan, dan juga sistem pajak transparan serta upah yang layak.

“Indonesia juga menekankan di level dunia, representasi negara harus lebih adil dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga multilateral,” jelasnya.

Sementara menyangkut SDGs (pembangunan berkelanjutan) mengesahkan draf resolusi tentang inklusi keuangan bagi perempuan. Indonesia dalam posisi untuk mendorong agar parlemen dapat mengatasi beban ganda (double burden) para perempuan. Draf resolusi tersebut membahas upaya itu dengan salah satunya adalah perluasan akses finansial hingga daerah pelosok dan perdesaan.

“Dalam bidang human rights juga menjadi salah satu bahan diskusi dan akan ada draf resolusi terkait hal itu tapi baru dibahas nanti pada IPU 137 di St Petersburgh,” tandasnya. (*)


div>