SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Angaran Bimtek Tidak Transparan, Kejari Jadwalkan Pemeriksaan Terhadap Sekwan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 10 Maret 2016 17:20

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, telah menjadwalkan agenda pemeriksaan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Umar, atas tidak trasparannya penggunaan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk legislator.

Menanggapi kasus tersebut, Adwi Umar mengaku siap penuhi panggilan Kejaksaan Negeri Makassar. “Saya siap penuhi panggilan Kejaksaan nanti, dan saya akan kooperatif dalam pemeriksaan jika ada panggilan,” kata Adwi saat ditemui usai pertemuan dalam acara Musrembang, Pemkot Makassar, di Grand Clarion Hotel, Makassar, Kamis (10/3).

Menurutnya, selama ini penggunaan anggaran Bimtek sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Hanya saja, saat diwawancarai awak media soal bimtek dewan baru-baru ini, tidak transparansinya sekwan menimbulkan kecurigaan, utamanya kepada Kepala Bagian Keuangan yang getol tidak ingin memberikan informasi.

“Ini pelajaran kami ke depan, agar lebih trasparan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan,” jelasnya. Adwi menyebutkan bimtek dewan tahun ini dianggarkan sebesar Rp 4 milyar yang diambil dari APBD Pokok 2016.

Anggaran tersebut untuk pelaksanaan 8 kali Bimtek bagi 50 anggota DPRD selama setahun, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja dewan. Meski sudah dianggarkan dengan jumlah yang besar, namun dalam setahun tidak semuanya dewan yang melakukan bimtek, sehingga sisa dari pemkaian anggaran tersebut akan tetap dikembalikan ke kas daerah.

“Sekali perjalanan bimtek, setiap anggota dewan akan mendapatkan Rp 7 juta. Anggarannya memang besar, namun tidak terpakai secara keseluruhan,” jelasnya seraya menambahkan bahwa pada tahun 2015 saja, anggaran bimtek hanya habis terpakai sebesar Rp 1 milyar dari total anggaran Rp 4 milyar.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar sudah menjadwalkan agenda pemeriksaan untuk Sekwan, Adwi Umar. Hanya saja, kejaksaan masih merahasiakan jadwal pemeriksaan itu. Adwi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan program kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) para Anggota DPRD tahun 2015.

“Pemeriksaan yang akan dilakukan dengan sistem pengawasan. Kami akan meminta keterangan Sekwan dan melihat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan Bimtek ini,” ujar Kepala Seksi Intelejen, Andi Fajar Anugrah Setiawan, belum lama ini.

Dia menjelaskan, meski Sekwan mengklaim program itu adalah program agenda Sekwan atas arahan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), kejaksaan wajib mempertanyakan pertanggungjawaban dari kegiatan itu. “Yang mereka pakai kan anggaran dari uang rakyat yang diperoleh negara. Makanya perlu ada pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.

Menurutnya, meski kegiatan itu melibatkan sejumlah legislator, pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan terhadap mereka. Kata dia, agenda pemeriksaan masih difokuskan pada klarifikasi Sekwan. “Sejauh ini, cukup sekwan beserta anggotanya kami dalami. Tapi tidak menutup kemungkinan anggota dewan juga akan dimintai keterangannya,” jelasnya.

Jika ada unsur kuat melawan hukum, kata dia, hal yang pasti dilakukan kejaksaan yaitu mengundang sejumlah legislator itu. “Inikan masih dalam tahap penyelidikan intelejen. Yang jelas siapa-siapa yang terlibat akan dipanggil semua,” pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kejaksaan mengusut kegiatan Bimteks ini karena menilai ada dugaan pemborosan keuangan yang tidak tepat sasaran.


div>