MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Anggaran Bappeda Kota Makassar Ditolak Dewan

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 24 September 2018 12:00
Anggaran Bappeda Kota Makassar Ditolak Dewan

Rahman Pina

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Beberapa usulan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar ditolak Komisi C Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam Rapat Penyerasian untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

Pasalnya, pada APBD Pokok 2018 Bappeda sudah menganggarkan Rp 149 Juta untuk belanja pegawai, sementara di APBD Perubahan 2018 bertambah Rp 39 Juta, sehingga menjadi Rp 188 Juta. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa di APBD Pokok 2018 sebesar Rp 240 Juta, di APBD Pokok 2018 bertambah menjadi Rp 382 Juta, sehingga ada penambahan sebesar Rp 142 Juta.

Selain itu, ada juga penambahan untuk pengembangan data updating data cis Rp 223 Juta dan anggaran penyusunan pengembangan wilayah Rp 181 Juta.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda, Imbang Muryanto menjelaskan untuk penyusunan pengembangan wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana akan melakukan batas wilayah secara detail baik kecamatan maupun kelurahan

“Untuk penyusunan pengembangan wilayah terkait dengan batas wilayah kota makassar. Baik yang kecamatan maupun Kelurahan. Kita ketahui bersama, bahwa ada pengembangan menjadi 153 Kelurahan dari 15 kecamatan. Kita akan membuat batas wilayah kecamatan dan kelurahan secara detail. Dulu kan kita dasarnya peta 1:45. 000 dari rt/rw,” jelasnya saat Rapat Penyerasian Anggaran bersama dengan Komisi C DPRD Kota Makassar, di Ruang Komisi C DPRD Kota Makassar, Minggu (23/9).

Hal ini sesuai pengalaman pada program rencana pembangunan kota baru di Untia sebelumnya. Dari wilayah yang ada di Untia, ada beberapa Kelurahan yang batas wilayahnya saling tumpang tindih. Sehingga menurut pihaknya, perlu ada batas wilayah secara detail.

Walaupun demikian, anggaran ini digunakan untuk persiapan terkait dokumen perencanaan pemetaan batas wilayah. Selain itu, ini juga merupakan rekomendasi pemerintah pusat.

“Dituntut oleh Pemerintah Pusat juga untuk mengembangkan kota baru. Ini baru pemetaan, untuk memetakan batas wilayah. Ini untuk penyampaian persepsi dan rapat yang kita laksanakan. Nanti di 2019 kita pelaksanaan surveynya sma koordinasi dengan pemerintah lokal,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pemetaan ini juga dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar.

“Ini sebenarnya menindak lanjuti kerjasama dengan BIG (badan informasi geospasial). Kita belum mempunyai peta skala detail. Untuk penyusunan rdtr, batas wilayah. Ini untuk mproyeksikanem peta yang kita punya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rahman Pina yang memimpin rapat saat itu mempertanyakan penambahan anggaran yang diusulkan Bappeda Kota Makassar. Pihaknya meminta penjelasan dari Bappeda Kota Makassar

“Kita ada anggaran tambahan untuk pengembangan data updating data CIS itu 223 juta yang kedua ada tambahan anggaran di penyusunan pengembangan kebijakan 181 juta. Coba dijelaskan dulu itu tambahannya. Kan ada memang mi itu anggaran pegawai 189, kemudian belanja barang dan jasa 240 juta. Sehingga untuk keperluan apalagi ditambah itu belanja pegawai di pembelian barang dan jasanya. Kedua penyusunan pengembangan wilayah ada penambahan 181. Kemudian pengembangan dan updating data Cis?” tanya Legislator Partai Golkar itu.

“Kan kalau itu dari penyusunan apbd pokok juga sudah begitu. Ini kan sudah ada anggaran misalnya belanja pegawainya dipokok itu 149 sekarang menjadi 188 kenapa harus menambah 39. Belanja barang dan jasanya 240 sekarang sekarang tinggal menjadi 382 kenapa harus ditambah 142. Padahal kan kalau untuk mengukur di APBD pokok juga sudah ada anggarannya,” sambungnya.

Lanjutnya, setelah mendengar penjelasan dari Bappeda Kota Makassar yang menerangkan bahwa program tersebut rencananya akan dikerjakan tahun 2019, pihaknya merasa untuk sementara program ini tidak perlu dianggarkan pada APBD Perubahan 2018.

“Ini untuk kegiatan baru? Tidak boleh dong untuk kegiatan baru. Begini saja, bagaimana kalau anggarannya ini sekalian dipersiapkan dengan kegiatannya saja di 2019. Kita pakai yang pokoknya saja dulu 149 dan 240 142 kita simpan dulu,” pungkasnya. (*).


div>