KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Anggaran Dinkes Makassar di Pangkas, Ini Alasannya

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Selasa , 18 September 2018 07:47
Anggaran Dinkes Makassar di Pangkas, Ini Alasannya

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Naisyah Azikin. (ist)

LMAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Kesehatan (8Dinkes) Makassar gagal dalam mengelola anggaran sekira Rp 36,4 miliar, hal itu terlihat dari pengurangan anggaran di APBD Perubahan. Dimana, anggaran yang disiapkan di APBD 2018 senilaiĀ  Rp 433,17 miliar bergeser menjadi Rp396,77 miliar di APBD Perubahan (APBD-P). Artinya, ada sekitar Rp 36,4 miliar anggaran Dinkes dipangkas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Naisya Tun Azikin mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga anggaran Dinas Kesehatan berkurang di APBD Perubahan.

Pertama, anggaran dana DAK JKN senilai Rp17 miliar untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Khusus Dadi yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun masuk di dana DAK pemerintah kota sehingga harus dikembalikan.

“Ada dana DAK JKN, itu waktu pengiriman daftar dana DAK untuk anggaran Kota Makassar masuk didalamnya Rp17 miliar, ternyata itu alokasi untuk pemerintah provinsi yaitu RSUD Khusus Dadi. Tapikan ada Makassarnya, jadi tercampur disitu baru sudah terlanjur masuk didalam APBD kita, jadi dikeluarkan di perubahan,” jelas Naisya, Senin (17/9).

Lanjut Naisya, pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua yang tak sesuai target. Dimana, anggaran yang disiapkan sebesar Rp49 miliar tidak bisa diserap secara maksimal. Proyek tersebut bahkan mengalami gagal lelang hingga dua kali. Sehingga konsultan perencana hanya berani melanjutkan lelang dengan anggaran Rp26,7 miliar dengan sisa waktu pengerjaan kurang dari enam bulan.

“Tiga kali tender baru ada pemenang. Dilelang ketiga, kita konsultasi kembali dengan konsultan perencana, dia (konsultan) langsung menghitung dengan waktu hanya tinggal empat bulan tidak mungkin menghabiskan anggaran Rp49 miliar, yang bis hanya sebagian makanya dipotong,” ungkapnya.

“Daripada kita paksakan lelang Rp49 miliar ternyata yang selesai 50 persen, ini justru fatal. Dan kemungkinan kalau kita lelang dengan anggaran Rp49 miliar dengan waktu tiga sampai empat bulan maka tidak ada yang mau ikut tender karena tidak mampu menyelesaikan, dan itu adalah sarannya konsultan perencana dan memang harus kita ikuti,” lanjutnya.

Naisya juga berharap, program Dinas Kesehatan yang saat ini sementara dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak lagi gagal, termasuk pembangunan puskesmas. Sehingga, tahun ini seluruh proyek pengadaan yang telah dianggarkan melalui APBD bisa terlaksana secara maksimal.

“Kita harapkan agar tidak gagal lelang. Artinya, kalau ada yang berani ikut lelang berarti dia mampu menyelesaikan dan kita akan tuntut dia (rekanan) untuk selesai,” ujarnya

Kata Naisya, proyek yang mengalami gagal lelang juga menjadi salah satu penyebab anggaran Dinas Kesehatan tidak mampu terserap dengan baik. Akibatnya, pada monitoring dan evaluasi (monev) di triwulan kedua kemarin dinasnya masuk dalam kategori zona merah.

“Semua belanja modal yang kita harapkan di triwulan kedua sudah bisa mereka (rekanan) ambil uang muka, tapi dengan lelang yang tertunda akhirnya tidak ada pemenang tidak ada yang ambil uang muka,” tuturnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mengatakan, anggaran Dinas Kesehatan yang tidak terpakai akan dialihkan untuk pengerjaan jalan.

“Sudah dialihkan ke jalan. Itukan karena pembangunan fisik yang tender sampai tiga kali tapi gagal terus,” sebut Danny. (*)


div>