MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Anggaran Pilkada ‘Mahal’, Jabal Nur Minta KPU Jabarkan Apa yang Dibiayai

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 05 Desember 2016 16:40
Anggaran Pilkada ‘Mahal’, Jabal Nur Minta KPU Jabarkan Apa yang Dibiayai

Jabal Nur.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 kurang lebih masih menyisakan dua tahun lagi, namun anggaran ajang demokrasi lima tahunan tersebut diprediksi menyentuh Rp1,4 triliun.

Selain Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, hampir tiap pilkada, anggaran pada masing-masing daerah mengalami peningkatan secara signifikan.

Untuk Pilgub Sulsel sendiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Rp673 miliar. Biaya ini diluar dari anggaran untuk Bawaslu di Sulsel yang bisa mencapai Rp300 miliar.

Sementara, dari anggaran yang diusulkan 12 KPU daerah, masing-masing Kota Makassar mengusulkan Rp58 miliar, Jeneponto Rp27 miliar, Bantaeng Rp18 miliar, Sinjai Rp29 miliar, Bone Rp60 miliar, Wajo Rp48 miliar, Kota Palopo Rp20 miliar, Luwu Rp41 miliar, Enrekang Rp24 miliar, Pinrang Rp35 miliar, Kota Parepare Rp23 miliar, dan Sidrap Rp44 miliar.

Terkait hal tersebut, salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Bantaeng, Jabal Nur, meminta agar KPU menjabarkan ke publik apa-apa saja yang dibiayai di Pilkada 2018 mengingat anggaran yang sangat fantastis tersebut.

“Ini agar masyarakat tau biaya pilkada itu apa apa saja, seperti apa mekanisme pembiayaannya, agar kualitas demokrasi juga makin baik,” ujar Jabal.

Pengusaha muda Bantaeng ini, juga meminta agar KPU menghemat uang rakyat dalam melaksana pilkada. “Buatlah sehemat mungkin, tapi tetap dengan kualitas yang baik,” jelasnya.

Jabal juga berharap masyarakat dapat mengontrol biaya itu agar transparan di publik. “Yang kita inginkan bagaimana agar anggaran itu transparan dalam proses pilkada, baik KPU maupun yang ikut sebagai peserta pilkada,” ungkapnya. (***)

 


div>