KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Anggaran Pilkada Parepare Disetujui Rp16 Miliar

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Sabtu , 05 Agustus 2017 09:22
Anggaran Pilkada Parepare Disetujui Rp16 Miliar

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM– Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare Nur Nahdiyah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, di Ruang Pola Setdako Parepare, Kamis, (4/8).

Dalam NPHD yang ditandatangani keduanya, Pemkot Parepare memberikan dana hibah sebesar Rp 16 miliar yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD 2018.

Pencairan anggaran Dana Hibah tersebut akan dilakukan melalui dua termin, yaitu termin pertama Rp 4 miliar yang dialokasikan pada APBD 2017 dan termin kedua sebesar Rp 12 miliar pada APBD 2018 yang dicairkan pada akhir Januari 2018.

Wali Kota Parepare berharap KPUD Parepare dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya, serta memberikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap.

“Saya mohon kepada KPUD agara memperbaiki model pertanggungjawaban anggaran yang digunakan dan dilaporkan secara berkala,” pinta Taufan.

Terkait dengan keterlambatan penandatanganan NPHD, Taufan Pawe mengulas, jika NPHD tersebut harus dikaji secara cermat dengan berpedoman taat asas, administrasi dan anggaran. Anggaran yang dipatok Rp 16 miliar dari usulan KPUD sebesar Rp 21.9 miliar ini pun harus dirasionalisasi, agar tidak berbenturan dengan hukum nantinya.

“Bukan terlambat tapi itu sifat kehati-hatian kami untuk merasionalisasi anggaran. Saya ingin proses rangkaian Pilwalkot dan Pemilihan Wakil Walikota berkualitas dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan asas manfaat. Tidak sedikit kasus-kasus dalam Pilkada ujung ujungnya terbelit kasus hukum,” ujar Wali Kota Parepare bergelar Doktor di bidang Hukum ini.

Mengenai pertimbangan besaran anggaran dana hibah dalam NHPD, Taufan juga mengatakan, jika proses rasionalisasi telah dilakukan secara cermat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengkaji jumlah calon yang diprediksi pada Pesta Demokrasi itu. Taufan mencermati, jumlah kursi di Parlemen sebanyak 25 kursi dirasionalkan dengan 5 calon, sehingga anggaran Rp 16 miliar dari jumlah Rp 21.9 yang diusulkan dapat mengakomodir proses Pilkada, mulai tahapan awal hingga akhir Pilkada pada 2018 mendatang.

“Saya juga ingin mengatakan, bahwa tidak ada frame antara Wali Kota dan KPU. Tetapi saya menghindari bertemu, biarkan sistem yang berjalan. Ada tim internal TAPD yang merasionalkan anggaran. Kita melihat rasionalitas kursi yang ada di dewan, memungkinkan 5 calon karena ada 25 kursi di DPRD, sehingga anggaran Rp 16 Miliar merupakan angka yang telah kita rasionalisasi,” pungkas Taufan.
Sementara, Ketua KPUD Kota Parepare Nur Nahdiyah mengaku, jika Anggaran dana Pilkada Rp 16 miliar yang dihibahkan Pemkot Parepare rasional dari jumlah Calon Wali Kota dan Wakil yang diprediksi pada Pilkada Parepare.

“Kalau di angka Rp 21.9 miliar itu dengan asumsi untuk 8 calon, setelah Pemkot meminta kami untuk merasionalkan, maka kami melakukan diskusi dan kembali mengkaji sebenarnya berapa yang rasional untuk diusul. Betul yang dikatakan Pak Wali, dari jumlah kursi di DPRD saat ini, maka sangat memungkinkan ada 5 calon, belum lagi perseorangan. Kami dari KPUD bersepakat mematok 5 calon, sehingga hampir semua item turun, termasuk dana kampanye, biaya pencalonan sehingga sangat signifikan terhadap hasil rsionalisi Rp 16 miliar, Insya Allah cukup,” jelas Nur Nahdiyah yang ditemui di ruangan kerjanya, Jumat, (4/8).

Rasionalisasi anggaran Rp 16 miliar tersebut, juga berimbas pada pemangkasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebelumnya diusul 3225 menjadi 300 TPS. “Jumlah TPS juga kita rasionalkan, kita berharap data pemilih terakhir dari Disdukcapil tidak terlalu besar lonjakannya sehingga kita memaksimalkan anggaran yang ada,” terangnya.

Jumlah wajib memilih kata Nur Nahdiyah saat ini mencapai 125 ribu lebih, dari 124 ribu pada tahun sebelumnya. “Lonjakannya cuma seribu, jadi tidak terlalu besar sehingga rasional dari anggaran yang ditetapkan,” pungkasnya. (nia)


div>