JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Anggaran Pilwalkot 2018 di Parepare Capai Rp 21 M

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Rabu , 14 Desember 2016 19:24
Anggaran Pilwalkot 2018 di Parepare Capai Rp 21 M

Ketua KPUD Kota Parepare, Nurnahdia saat mempresentasikan divisi anggaran dan logistik dalam pertemuan media gathering bersama insan pers di Hotel Grand Star, Kota Parepare, Rabu, (14/12).

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare telah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota Parepare 2018 mendatang dengan besaran Rp 21.929.236.500. Anggaran tersebut seragam secara nasional sesuai dengan surat edaran yang dilayangkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

Informasi tersebut diungkapkan Ketua KPUD Kota Parepare, Nurnahdia saat menggelar pertemuan yang dikemas dalam media gathering bersama puluhan insan pers di Hotel Grand Star, Kota Parepare, (Rabu, 14/12).

“Fantastis memang, peningkatannya sangat signifikan dibandingkan Pilwalkot 2013 lalu,” beber Nurnahdia.

Dalam presentasinya, Nurnahdia membeberkan jika jumlah anggaran Pilkada 2018 mendatang melonjak signifikan dibanding Pilwalkot 2013 lalu. Peningkatan anggaran tersebut kata Nurnahdia, dipicu besaran pengeluaran, anggaran tertinggi honor tim dan penyelenggara Ad Hock sebesar 25.18 persen dari jumlah anggaran yang diusulkan, pelaksanaan sosialisasi, bimtek raker, dan pelatihan sebesar 15.47 persen. Anggaran terendah, yaitu evaluasi dan pelaporan sebesar 0.08 persen dari Rp 21 Miliar lebih tersebut. Selain anggaran itu juga terdapat alokasi anggaran lain, seperti alat peraga kampanye, dan lain-lain.

Nurnahdia menguraikan, perbandingan pengeluaran pada pilwalkot 2013 dan 2018 juga dipicu jumlah TPS yang bertambah. Jika 2013 lalu, jumlah TPS sebanyak 286, pada pilwalkot 2018 mendatang bertambah menjadi 325 TPS. Selanjutnya, jumlah Petugas PPDP pada pilwalkot 2013 sebanyak 286 orang meningkat menjadi 360 orang.

“Selain itu, honor penyelenggara Ad Hock, honor PPDP yang dulunya hanya Rp 300 ribu per bulan meningkat menjadi Rp 800 ribu selama dua bulan, dan honor tim kerja juga meningkat. Juga alat peraga kampanya ditingkatkan, Jika pada pilkada 2013 tidak menggunakan relawan demokrasi, pada pilkada 2018 ini kita akan merekrut 25 relawan demokrasi dengan honor Rp 800 ribu perorang. Dulu tidak Linmas, di pilwalkot nanti harus ada linmas,” ungkap Ketua KPUD ini.


Tag
div>