MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Angka Gugat Cerai ASN Meningkat Awal Tahun

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Jumat , 23 Februari 2018 09:00
Angka Gugat Cerai ASN Meningkat Awal Tahun

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSUL.COM – Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel awal tahun ini sudah mengurus sebanyak 8 pemohon dalam bentuk Surat Izin Permohonan Cerai ASN selama Januari 2018. Sementara dari tahun lalu sebanyak 11 dari 19 permohonan perceraian masih berproses hingga saat ini.

Dari delapan pemohon tahun ini, dua pemohon telah disetujui untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama. Sementara 5 pemohon lainnya juga ikut berproses.

Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Sulsel, Muhammad Nurhaji G, mengatakan proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) memang memakan waktu yang sangat panjang.

Sehingga, kata Nurhaji, untuk mendapatkan surat izin melakukan perceraian, para ASN butuh tahapan mediasi untuk melengkapi berkas perceraian, pertama mereka harus dimediasi sebanyak dua kali dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Selanjutnya tiba di BKD kembali harus mediasi sebanyak dua kali.

“Apabila semua tahapan mediasi dilakukan dan mereka tetap sudah tidak bisa kembali rujuk, maka berkasnya kami serahkan ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan,” kata Nurhaji, Kamis (22/2) kemarin.

Selain itu, lanjut Nurhaji tidak semua yang memasukkan berkas permohonan dapat diterima, terdapat juga beberapa pemohon harus ditolak lantaran berkas pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur.

“Ada yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan prosedur, jika ada bukti yang kuat sekiranya bisa disertakan, seperti kekerasan dalam rumah tangga kita minta visum,” lugasnya.

Nurhaji mengaku paling banyak yang memasukkan surat permohonan perceraian adalah profesi guru, disusul perawat dan bidan.

“Mungkin karena kerja malam jadi pasangannya sudah berfikir macam-macam. Termasuk banyak hal lah yang di tuduhkannya,” jelasnya.

Apabila telah pengadilan agama telah mengeluarkan surat perceraian resmi, lanjut Nurhaji bahwa istri seorang ASN masih mendapatkan nafkah dari gajinya.

“Harus dibagi sepertiga gaji untuk istri karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45, kecuali jika istri sudah menikah lagi,” tutup Nurhaji. (*)


div>