SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Angkanya Mencapai Rp 65 Miliar

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 09 Agustus 2017 09:59
Angkanya Mencapai Rp 65 Miliar

ASHAR ABDULLAH/RAKYATSULSEL/C MoU. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan Pendanaan Bersama (Sharing) Pilkada serentak tahun 2018 bersama 12 kepala daerah di Sulsel di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (8/8).

MAKASSAR, RakyatSulsel.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggelar penandatanganan kesepakatan Pendanaan Bersama (Sharing) Pilkada serentak tahun 2018 bersama 12 kepala daerah yang melaksanakan Pilkada di Sulsel di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (8/8).

Penandatanganan disaksikan langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) didampingi oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latif.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief mengatakan, dana sharing tersebut dianggap harus diadakan untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam Pilkada mendatang.

“Dana sharing ini harus dilegalkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah provinsi dan kabupaten daerah,” kata Iqbal.

Adapun dana sharing yang dikeluarkan oleh KPU Sulsel untuk kabupaten/kota ini sebesar Rp 65 miliar. Pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kabupaten Bone mendapatkan anggaran paling tinggi, yakni Rp 14 miliar, dan Kota Parepare mendapatkan anggaran paling minim, yakni Rp 3 miliar. “Dana ini tergantung kegiatan dan tingkat kesulitan geografis sebuah daerah,” jelas Iqbal Latif.

Lebih jauh Iqbal menjelaskan, anggaran Pilgub Sulsel 2018 telak diketuk. Nilainya mencapai Rp 456 miliar. “Jadi, desain awalnya Pilgub tanpa dana sharing itu memerlukan biaya sebesar Rp 695 miliar, akan tetapi dengan pola sharing ini, maka dapat ditekan menjadi Rp456 miliar,” jelasnya.

Iqbal memaparkan, anggaran tersebut dishare ke-12 kabupaten/kota sebanyak kurang lebih Rp86 miliar. “Yang dibagikan ke 12 kabupaten yang tidak melaksanakan Pilkada dan hanya melaksanakan Pilgub itu Rp256 miliar. Sisanya dikelola di provinsi untuk pengadaan logistik, bimtek dan sebagainya,” urai Iqbal.

[NEXT-RASUL]

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penandatanan kesepakatan pendanaan bersama tersebut merupakan tanda kesiapan untuk melaksanakan Pilkada sesuai jadwal, prosedur dan proses yang disiapkan.

“Bagi saya dana mau banyak, mau sedikit tidak akan cukup. Bukan tentang besarnya dana akan tetapi kemauan untuk melaksanakan acara secara sukses sebagai modal utama,” ujar SYL.

Dana ini menurut SYL akan meningkatkan efisensi penyelenggaraan, serta berharap partisipasi dari masyarakat lebih besar. “Partisipasi masyarakat diupayakan meningkat. Jangan sampai bagus administrasi dan pendanaan tetapi yang datang dibawah 70 persen,” ujar SYL.

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe dalam kesempatan tersebut menegaskan, akan terus menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan pihak pelaksana Pilkada. “Kita memang butuhkan sinergitas kepada setiap elemen masyarakat, khususunya bagaimana sinergitas dengan pelaksana Pilkada dan juga aparat keamanan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, kalau Pemerintah Kota Parepare dalam setiap kebijakannya selalu menjaga asas ketaatan penyaluran anggaran.

“Kita tetap berpatokan pada asas ketaatan, anggaran dan administrasi, sehingga penggunaan anggaran bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. (D)


div>