SENIN , 18 DESEMBER 2017

Angkutan Online Dilarang Beroperasi

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 17 Oktober 2017 12:15
Angkutan Online Dilarang Beroperasi

BAHAS TAKSI ONLINE. Komisi D DPRD Makassar bersama sejumlah stakeholder dari Pemprov Sulsel dan kepolisian, membahas keberadaan taksi online, Senin (16/10). ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Polemik transportasi online versus konvensional, masih terus menjadi pembahasan. Terbaru, DPRD Makassar akan mengeluarkan rekomendasi larangan beroperasi sementara terhadap angkutan online.

Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Tamsil Tamang, mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pelarangan sementara untuk transportasi online, sambil menunggu keputusan pemberlakuan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

“Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 masih berlaku sebelum tanggal 1 November tahun ini, sehingga rekomendasi kita keluarkan guna menjaga stabilitas keamanan di Makassar,” kata Tamsil, saat menerima aspirasi dari sejumlah asosiasi angkutan umum, Senin (16/10).

Ketua Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) Sulsel, Burhanuddin, mengatakan, jumlah angkutan online terus bertambah di Kota Makassar. Ia memprediksi, jumlahnya sudah mencapai 12 ribu. Akibatnya, pendapatan angkutan umum turun drastis.

“Kami mendesak Dinas Perhubungan Sulsel menutup aplikasi driver online karena tidak memiliki payung hukum. Kalau tidak, kami akan bertindak,” ancam Burhanuddin.

Menurutnya, sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang telah melarang transportasi online. Seperti Jawa Barat, Aceh, Batam, dan Kalimantan.

“Kami juga menginginkan Pemprov Sulsel bisa juga seperti di Jawa Barat, Aceh, Batam dan Kalimantan, yang melarang aplikasi angkutan online beroperasi,” harapnya.


div>