RABU , 22 AGUSTUS 2018

Antisipasi Kecurangan Suket di Pemilu 2019

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah - Iskanto

Editor:

Lukman

Jumat , 03 Agustus 2018 12:15
Antisipasi Kecurangan Suket di Pemilu 2019

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan umum daerah, legislatif ataupun presiden biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan. Salah satunya yakni kecurangan penggunaan surat keterangan sementara pengganti KTP atau “suket”.

Peluang terjadinya kecurangan penggunaan Suket harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya dari pihak penyelenggara. Pasalnya, sejumlah gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) mempermasalahkan penggunaan Suket.

Olehnya, KPU harus memastikan validitas pemilih di Sulsel, pasalnya penggunaan Suket yang dijamin Undang-undang sangat rawan dimanfaatkan oleh siapa pun.

Komisioner KPU Sulsel bidang Data, Fatmawati menuturkan, penggunaan Suket sebagai pengganti e-KTP pada saat pencoblosan merupakan hal yang sah.

Menurutnya, penggunaan Suket dilakukan lantaran lambatnya penerbitan e-KPT asli dari Dukcapil. Oleh sebab itu, pihakya meminta pihak Disdukcapil agar segera merampungkan e-KTP masyarakat yang belum diterbitkan. “Kita berharap agar diselesaikan agar pemilu nanti tak ada lagi Suket saat pencoblosan,” ujanya.

Ia menyebutkan, jika pada Pemilu 2019, Disdukcapil masih lambat terbitkan e- KTP masyarakat, maka Suket masih berlaku.

“Kami itu menyampaikan kepada pemerintah supaya menyelesaikan e-KTP supaya tidak ada lagi Suket tapi kan tergantung pada apakah pemerintah mampu melakukan itu sebelum masuk pemilihan,” katanya.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlan mengatakan, KPU akan melakukan evaluasi terkait Suket saat pencoblosan. Yang jelas ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan perekaman e-KTP. “Kita akan evaluasi soal penggunaan Suket,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulsel, Irwan Muin mengatakan, jika Partai Golkar akan mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih untuk Pileg mendatang. “Perlu peningkatan partisipasi, parpol juga akan ikut sosialisasi. Insya Allah dalam waktu dekat Golkar akan sosialisasi soal partisipasi pemilih,” jelasnya.

Juru Bicara DPD Partai Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arif, menilai penyalagunaan Suket pada Pemilihan Legistatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden ((Pilpers) 2019 mendatang kemungkinannya sangat kecil, karena pelaksanaanya serentak di seluruh indonesia, berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu dimana, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya 12 yang menggelar Pilkada.

Apalagi, lanjut Syawal, saat ini lembaga pemantau bukan hanya dari pihak KPU selaku penyelenggara, namun ada beberapa juga lembaga yang ditunjuk melakukan pemantauan. “Penambahan Suket tidak ada kekawatiran, karena banyak lembaga pemantau. Bukan KPU saja, tapi ada juga Kopel dan Panwaslu,” katanya.

Pakar Politik Universitas Bosowa Arief Wicaksono menambahkan, regulasi mengenai penggunaan suket harus diperketat oleh KPU. Karena memang dalam beberapa materi gugatan banyak yang mempersoalkan terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan suket ganda.

“Menurut saya, sebaiknya pengguna suket ini sudah harus diminimalisir oleh KPU. Sudah banyak kontestasi politik yang bermasalah di MK gegara suket ini. Padahal sosialisasi penggunaan e-ktp juga sudah lumayan masif oleh pemerintah,” kata Arief.

Sehingga memang, belajar dari kejadian di pillada ada baiknya penyelenggara kembali memikirkan regulasi yang tepat mengenai hal itu. Jangan sampai pada pelaksanaan pileg 2019 para kandidat caleg memanfaatkan suket sebagai strateginya.

“Intinya harapan saya agar penyelenggara pemilu harus punya atau setidaknya memikirkan bagaimana formulasi yang baru terkait e-ktp dan suket ini,” jelasnya. (*)


div>