RABU , 14 NOVEMBER 2018

Antisipasi Korupsi Sejak Dini, PTSP Makassar Akan Terapkan OSS

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Selasa , 23 Oktober 2018 09:45
Antisipasi Korupsi Sejak Dini, PTSP Makassar Akan Terapkan OSS

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sistem OSS (Online Single Submission) alias Perizinan Online Terpadu telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, (9/7/18) lalu. Kini, aplikasi tersebut akan diterapkan di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP).

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, usai menghadiri rapat koordinasi pimpinan daerah dalam rangka asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah, sekaligus melakukan MoU seluruh kepala daerah dengan KPP Pratama Wilayah Sulsel di Hotel The Rinra, Senin (22/10).

Kata Danny, kegiatan koordinasi Kepala Daerah ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Provinsi tentang Online Single Submission (OSS) milik pemerintah pusat. Kedepan, aplikasi ini akan digunakan oleh Pemkot dan disinkronkan dengan aplikasi milik Pemerintah Kota.

“Transparansi selalu menjadi metode saya dalam memimpin dan itu yang harus ada semangatnya pada sistem OSS ini,” cetus Danny,

Kata Danny, pihaknya dalam waktu dekat akan mengubah komposisi di jajaran PTSP yang kemudian akan dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya agar Makassar tidak mundur.

“Harus transparan dan terintegritas. Misal di persoalan tender, saya masih dapat keluhan orang kadang-kadang banyak proses yang tidak benar, bahkan saya berpikir perlu di OTT karena transaparan bagian dari semangat kita bersama dan harus dibuktikan,” ucapnya.

Khusus di PTSP, menurut Danny pihaknya sering mendapat keluhan di bagian perizinan ini, bahkan pendapatan menurun lantaran target izin bangunan yang mencapai Rp75 miliar, hanya terealisasi Rp21 miliar.

“Kita akan evaluasi, saya komitmen soal itu (transparan) dan saya tidak mau ikut campur. Saya sudah lapor ke KPK dan saya minta KPK bantu Pemkot atasi itu, termasuk fasum dan pajak,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas PM-PTSP Makassar, Andi Bukti Djufri mengatakan, aplikasi ini akan mempermudah pengusaha mendaftarkan izin usaha sekaligus pajak yang harus dibayarkan.

“Aplikasi OSS ini bagaimana mempermudah nanti para pengusaha dalam melakukan izin perusahaannya. Ketika masuk di OSS, sudah terintegrasi dengan pajak yang ada di Makassar,” ucapnya.

Menanggapi komentar KPK soal perizinan menjadi tempat rawan korupsi, Andi Bukti mengatakan, dengan OSS akan menjadi salah satu cara mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Selain itu, Kata Bukti, upaya Dinas PTSP untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, pihaknya selalu mengimbau seluruh staff pegawai yang berada di PTSP untuk selalu bekerja sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, kedepan, upaya tindak pidana korupsi bisa terhindarkan.

“Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang mengelola perizinan, bahkan setiap upacara kami selalu ingatkan didalam melaksanakan tugas harus mengubah mindset untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya. (*)


div>