SABTU , 20 JANUARI 2018

Antisipasi Maraknya TKI Ilegal, Imigrasi Parepare Berlakukan Aturan Ini

Reporter:

Editor:

niar

Selasa , 23 Mei 2017 14:36
Antisipasi Maraknya TKI Ilegal, Imigrasi Parepare Berlakukan Aturan Ini

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM- Pengurusan penerbitan paspor kini tak lagi sama seperti dulu. Menyikapi maraknya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri, Imigrasi Kelas II Kota Parepare mengeluarkan aturan baru.

Menurut Kepala Sub Seksi Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Agung saat bertandang di kantor Biro Harian Rakyat Sulsel Parepare, Selasa, (23/5), prosedur penerbitan paspor bagi warga yang ingin ke luar negeri wajib melampirkan dokumen tambahan selain KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran.

Dokumen tambahan yang dimaksud, seperti surat jalan dari pemerintah setempat (kecamatan atau kelurahan), surat undangan bagi yang ingin menghadiri undangan di luar negeri, misalnya pernikahan, surat rekomendasi kerja dari Dinas Tenaga Kerja bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri.

“Terkait masalah TKI non prosedural yang memang sekarang lagi marak jadi kita melakukan pencegahan tiket prosedural ini. Setiap orang yang akan berpergian ke luar negeri bila orang tersebut tidak jelas tujuannya sekaligus dokumen-dokumen yang dibawa tidak memenuhi syarat maka kita tolak, tidak serta menrta kita memberikan dokumen tersebut, artinya orang yang kita berikan itu selektif polisi atau dalam artian betul-betul sesuai dengan peruntukannya dan tujuannya,” urai Agung didampingi rekannya Adam Setyawan, Kepala Sub Seksi Informasi Keimigrasian ini.

“Sebagai penyaring orang-orang yang akan ke luar negeri , salah satunya dengan penambahan beberapa persyaratan bagi orang-orang yang akan ke luar negeri misalnya dia mau ke Malaysia kalau dulunya hanya KTP, akta lahir dan kartu keluarga nah sekarang ada persyaratan wajib tambahan yang ingin ke Malaysia, kalau pekerjaannya itu di KTP belum ada, nah itu yang patut kita curigai,” lanjut Adam.

Adam mengatakan, banyaknya warga yang mengurus paspor dengan modus ingin silaturahmi dengan keluarga di negeri jiran menjadi alasan bagi pihaknya memperketat pengurusan paspor. “Sebenarnya bukan ribet ini antisipasi kita karena banyak sekali orang-orang yang ke luar negeri itu yang modusnya bilang mau kunjungan keluarga setelah sampai di Malaysia dia kerja, itukan bahaya sekali,” terang Adam.

Selain menjelaskan tentang prosedur penerbitan paspor yang diberlakukan sejak 1 Maret lalu, pihak imigrasi juga memberikan pengawasan ketat terhadap travel abal-abal.

“Travel yang akan memberangkatkan untuk umroh, travel yang bersangkutan wajib ada rekomendasi yang dikeluarkan dari Departemen Agama setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan pergi beribadah umroh. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Depak tersebut itu artinya menjelaskan lebih rinci bahwa travel yang digunakan yang bersangkutan itu memang terdafaftar di departemen agama,” ujar Adam Setyawan menambahkan.

Aturan baru ini diberlakukan untuk mengantisipasi maraknya travel yang tidak terdaftar di Kementerian Agama sehingga dapat merugikan warga.

“Yang kita takutkan kalau tidak ada rekomendasi dari Depak tersebut dan travel tersebut tidak terdaftar. Ini kan banyak kejadian, modus memberangkatkan umroh tapi ternyata ditinggalkan begitu saja atau bahkan perdagangan orang misalnya,” pungkasnya.


Tag
div>