RABU , 14 NOVEMBER 2018

Antisipasi Pemilih Ganda, Dewan Minta Panwas Perketat Pengawasan

Reporter:

Editor:

Lukman

Senin , 21 Agustus 2017 08:30
Antisipasi Pemilih Ganda, Dewan Minta Panwas Perketat Pengawasan

Ilustrasi. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Potensi terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentu sangat besar. Tidak terkecuali pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang yang tentunya berpotensi adanya kecurangan berupa pemilih ganda.

Terkait hal itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Abdi Asmara mengatakan potensi terjadinya pemilih ganda dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan sangat besar.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus mampu melakukan pengawasan secara bersama-sama agar tidak terjadi kecurangan. Menurutnya, pengawasan tersebut dapat membangun kontestasi perpolitikan yang bersih dan transparan tanpa ada kecurangan.

“Begini kalau terkait pemilih ganda itu memang meungkin saja terjadi tetapi yah tentu pertama peranan masyarakat yang harus melaporkan bila ada kejadian seperti itu. Yang kedua tentunya ada Panwas disitu, yang bertanggung jawab menanggulangi kecurangan yang mungkin saja terjadi,” kata Abdi, Minggu (20/8).

Legislator Partai Demokrat ini menjelaskan, faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mengantisipasi adanya kecurangan yakni pendataan kartu suara pemilih. Dengan pendistribusian yang benar, untuk melakukan kecurangan akan sulit dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Tetapi terlepas dari itu data kependudukan yang dimana memang harus sangat jelas nanti kartu suara pemilih itu terdistribusi sesuai dengan orangnya. Jangan sampai ada indikasi kartu pemilih itu disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk memilih. Itulah yang harus diansispasi,” jelasnya.

Lanjut, Abdi berharap dalam pelaksanaan Pilwalkot nanti dapat terbangun sinergitas yang baik oleh pelaksana, pengawas maupun masyarakat umum. Serta, data pemilih dapat sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Makassar.

“Daftar pemilih juga harus sesuai dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan itu yang utama harus diperhatikan. Kita himbau dari teman-teman di DPRD, KPU harus berkordinasi dan bekerjasama dengan Panwas terkait dengan data pemilih nantinya,” pungkasnya. (*)


div>