SENIN , 10 DESEMBER 2018

AP Berhutang Rp394 Juta ke Pemda Maros

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 17 Juni 2016 12:11
AP Berhutang Rp394 Juta ke Pemda Maros

MDFAJAR/RAKYATSULSEL UTANG PAJAK. Foto Bandara Sultan Hasanuddin saat diabadikan, belum lama ini. PT Angkasa Pura 1 selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin masih berutang pajak parkir Rp394 juta ke Pemkab Maros.

RakyatSulsel.com – PT Angkasa Pura (AP) 1 selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin masih berutang Rp394 juta ke Pemkab Maros. Utang ini berasal dari pajak retribusi parkir Bandara Sultan Hasanuddin.

Kepala Kantor Inspektorat Maros Baharuddin menjelaskan, Angka Rp394 juta ini merupakan salah satu poin yang masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel. BPK mewajibkan AP menyelesaikan kekurangan utang ini sebagai tindak lanjut dari LHP BPK ini.

“Berdasarkan LHP itu, sebagai tindak lanjut dari temuan ini AP harus menyelesaikan paling lambat 60 hari sejak dikeluarkannya LHP. LHP keluar 27 Mei lalu, jadi masih ada waktu satu bulan lebih kepada AP untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Maros Amirullah Nur mengatakan, dalam LHP BPK sangat jelas AP masih menunggak Rp394 juta ke Pemkab Maros sehingga pihaknya meminta ke Dispenda untuk segera mengirimkan tagihan ke AP agar dilunasi.

“Ada beberapa permasalahan terkait AP 1, termasuk utang AP 1 ke Pemda kemudian realisasi pajak retribusi parkir bandara yang masih sangat minim. Sehingga secepatnya kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan AP 1 dan Dispenda,” beber Amirullah Nur.

Sementara itu, Sekretaris Dispenda Maros Muh Ferdiansyah saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat ketetapan LHP BPK ke pihak AP 1. Ferdy menyebut target pajak parkir Bandara tahun 2015 sebesar Rp6 Miliar dan realisasinya Rp6.023.457.120 atau melampaui target. Meski begitu, angka setoran ini belum termasuk nilai Rp394 juta yang disebut dalam LHP BPK.

[NEXT-RASUL]

Sementara itu, Legal and Communication Section Head Angkasa Pura (AP) 1 Turah Ajiari saat dikonfirmasi menjelaskan, terjadi perbedaan tafsir atas objek pajak antara Dispenda dan AP 1. Menurut Turah, di Bandara terdapat dua jenis parkir yakni parkir umum dan langganan.

“Langganan tidak dihitung karena dipergunakan ke kantor-kantor pemerintah yang ada di Bandara seperti otoritas bandara, bea cukai, imigrasi dan karantina. Kasian dong mereka tiap hari ngantor harus bayar parkir. Jadi Rp394 juta itu untuk langganan, namun BPK beranggapan langganan itu harus masuk juga sementara Dispenda tidak nagih yang langganan,” beber Turah.

Turah menambahkan, dalam LHP BPK ada rekomendasi untuk dibuatkan surat perjanjian antara AP 1 dengan Dispenda. Pihak AP 1 kata Turah sedang merumuskannya termasuk tata cara pembayarannya.

“Kami tetap bersedia bayar kekurangan bayar itu tapi ada tata caranya, dasar pembayarannya apa nanti malah dianggap korupsi kalau dasar tidak jelas sehingga saat ini kami sedang merumuskannya bersama Dispenda untuk mencari jalan keluarnya,” pungkas Turah. (D)


Tag
div>