• Jumat, 31 Oktober 2014
Iklan | Epaper | Redaksi | Citizen Report

APBN 2013 Disahkan Rp 1.529,7 Triliun

Rabu , 24 Oktober 2012 11:38
Total Pembaca : 344 Views

Baca juga

JAKARTA . Setelah melalui perdebatan alot, DPR akhirnya mengesahkan APBN 2013 sebesar Rp 1.529,7 triliun dan anggaran belanja negara menjadi Rp 1.683 triliun. Jumlah pendapatan negara yang disepakati naik Rp 21,9 triliun dari rencana semula sebesar Rp 1.507,7 triliun. Sedangkan, jumlah anggaran belanja negara juga meningkat Rp 25,1 triliun dari rencana semula Rp 1.657,9 triliun.

Selain itu, disepakati pula defisit anggaran dalam APBN 2013 diperlonggar dari rencana semula Rp 150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap PDB (Produc Domestic Bruto) menjadi sekitar Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp 19,4 triliun.

Dari sisi pendapatan negara, sasaran penerimaan pajak yang disepakati yakni Rp 1.193 triliun dengan tax ratio 12,87 persen terhadap PDB. Sementara sasaran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah disepakati tetap sebesar Rp 4,5 triliun.

Kemudian dari sisi anggaran belanja negara, belanja pemerintah pusat disepakati menjadi Rp 1.154,4 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran belanja kementerian negara/lembaga disepakati naik sebesar Rp 47,2 triliun dari rencana semula Rp 547,4 triliun menjadi Rp 594,6 triliun.

Rencana pembelanjaan pemerintah sebelumnya dikritisi oleh para anggota Badan Anggaran (Banggar) yang meminta agar biaya perjalanan dinas dipangkas demi efisiensi dan dialokasikan ke belanja infrastruktur.

“Pemerintah juga sangat menghargai dilakukannya langkah-langkah penghematan perjalanan dinas sebesar 10-15 persen dari nilai yang diusulkan dalam RAPBN 2013 disesuaikan dengan kebutuhan tugas, fungsi masing-masing kementerian dan direalokasikan ke belanja modal,” ungkap Mentri Keuangan Agus Martowardojo saat membacakan pendapat akhir pemerintah dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (23/10).

Anggota dewan juga akhirnya setuju melakukan penghematan subsidi listrik tahun 2013 melalui penyesuaian tarif tenaga listrik di luar pelanggan 450 VA dan 900 VA. Pemerintah dan DPR sepakat menggunaan dana hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp 11,8 triliun diarahkan pada belanja infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan.

Fraksi PDI-P sempat menyampaikan penolakan pengesahan APBN 2013 yang ditengarai setuju kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). “Hati-hati jangan main menyetujui karena itu tandanya kita sepakat atas kenaikan tarif dasar listrik,” ungkap politisi PDI-P, TB Hasanuddin.

Fraksi PDIP, melalui Wakil Ketua Komisi VI, Arya Bima menolak pasal 8 ayat 10 yang berbunyi: “Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi berdasarkan kemampuan keuangan negara,” jelas Arya.

DPR pun sepakat anggaran transfer ke daerah naik Rp 9,7 triliun menjadi Rp 528,6 triliun. Peningkatan anggaran ini terutama berkaitan dengan kenaikan dana bagi hasil (DBH) Rp 2,6 triliun; dana alokasi umum (DAU) Rp 5 triliun; Dana Otonomi khusus Rp 0,2 triliun; serta dana alokasi khusus (DAK) tambahan yang berasal dari dana hasil optimalisasi sebesar Rp 0,2 triliun.

DAK tambahan ini akan dialokasikan untuk DAK infrastruktur pendidikan Rp 1 triliun dan DAK infrastruktur Rp 1 triliun untuk 183 kabupaten daerah tertinggal. Namun, meski ada penolakan dari PDI-P akhirnya rapat paripurna sepakat terhadap RUU APBN 2012 yang sudah dirampungkan di tingkat Badan Anggaran.

“Kita tadi sudah dengar laporan dari pimpinan Banggar, sudah mendengarkan dari masing-masing fraksi, kita juga sudah mendengarkan pemerintah, apakah ini bisa disahkan? dengan catatan juga?,” tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta sebelum mengetukan Palu kenaikan APBN. “Setuju,” jawab Anggota DPR sambil diiringi ketukan palu pertanda disahkannya RUU APBN. (RM)