RABU , 17 JANUARI 2018

Apindo Pertegas Kenaikan UMP Harus Sesuai PP 78/2015

Reporter:

Editor:

Sofyan Basri

Senin , 30 Oktober 2017 21:39
Apindo Pertegas Kenaikan UMP Harus Sesuai PP 78/2015

Ketua Apindo Sulsel La Tunreng (ketiga kiri) didampingi Sekretaris Apindo Sulsel Yusran IB Hernald (kedua kiri) bersama pengurus Apindo lainnya saat jumpa pers terkait kenaikan UMP di Warkop Dg Sija Panakkukang Square Makassar, Senin (30/10). foto: doelbeckz/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 mendatang akan ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui keputusan Gubernur Sulsel pada awal November 2017 ini. Hal itu ditanggapi positif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel.

Ketua Apindo Sulsel, La Tunreng, Senin (30/10), mengatakan, kenaikan UMP itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu setelah adanya pertemuan tripartit antara pengusaha, pemerintah, dan perwakilan buruh di Sulsel, dengan melibatkan dewan pengupahan.

“Sebelum PP 78 ini lahir, indikator UMP ada pada 48 item, setelah adanya PP ini, maka alat ukur kenaikan UMP adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Apapun kebijakan dalam PP 78 ini harus dilaksanakan. Jadi kami tegaskan kenaikan UMP itu harus sesuai PP 78,” terangnya.

Kenaikan UMP dengan merujuk pada PP 78 ini sudah berlangsung selama dua tahun. Untuk itu, Apindo Sulsel berharap Pemprov Sulsel termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) harus tetap konsisten dalam menjalankan aturan ini.

“Kalau ada pihak-pihak yang memaksakan kenaikan UMP dengan tidak merujuk aturan ini, maka itu tidak boleh sebab melangar kebijakan pemerintah. Apindo Sulsel akan terus mengawal penentuan UMP yang harus sesuai dengan PP 78 ini,” tegasnya.

“Kondisi saat ini, ekonomi sangat sulit, semua pihak harus menjaga stabilitas agar tidak semakin memburuk,” tambahnya.

Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran IB Hernald, menambahkan, Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) melalui surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 menerangkan UMP wajib naik sebesar 8,71 persen dari tahun ini.

Ini sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 menjelaskan peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PDB) dan data inflasi nasional.
Bila dikalkulasi dari inflasi nasional 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Jadi totalnya peningkatan UMP sebesar 8,71 persen.

“UMP 2017 Sulsel saat ini Rp2,43 juta, jika naik sebesar 8,71 persen, maka UMP naik Rp210 ribu-an menjadi Rp2,64 juta. Saya kira itu sudah baik, dan sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. Tidak usah dipermasalahkan lagi,” katanya. (*)


div>