KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Apindo Sulsel Perkuat Peran dalam Pengembangan Dunia Usaha

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Sabtu , 11 Agustus 2018 22:32
Apindo Sulsel Perkuat Peran dalam Pengembangan Dunia Usaha

Ketua DPP Apindo Sulsel La Tunreng (duduk kedua kiri) bersama perwakilan BKPMD Sulsel Said Wahab (kanan duduk), dan Senior Vice President of Commercial and Tariff PT Pelindo IV H Abdul Azis (kedua kanan duduk) bersama pengurus DPP Apindo Sulsel dan para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Apindo se-Sulsel foto bersama pada rapat koordinasi di Claro Hotel Makassar, Sabtu (11/8). foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

Rapat Koordinasi dengan BKPMD dan PT Pelindo IV

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel terus memperkuat perannya dalam pengembangan dunia usaha di Sulsel.

Kali ini melalui rapat koordinasi pengurus DPP Apindo dengan menghadirkan dua stakeholder dalam memperkuat dunia usaha, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel dan PT Pelindo IV di Claro Hotel Makassar, Sabtu (11/8).

Hadir perwakilan BKPMD Sulsel Said Wahab dan Senior Vice President of Commercial and Tariff PT Pelindo IV H Abdul Azis. Termasuk pengurus DPP Apindo Sulsel dan para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Apindo se-Sulsel.

Ketua DPP Apindo Sulsel, La Tunreng, menjelaskan, rapat koordinasi ini, untuk mengakomodir masukan, terutama kendala yang dialami pengusaha di lapangan.

“Kita sengaja menghadirkan pengurus DPP Apindo Sulsel dan seluruh Ketua DPK Apindo se-Sulsel untuk mengetahui kendala yang dialami para pengusaha di lapangan untuk kita carikan solusinya. Terutama kali ini mengenai perizinan dan kepelabuhanan,” jelasnya.

La Tunreng didampingi Sekretaris DPP Apindo Sulsel Yusran IB Hernald mengatakan, untuk itu melalui rapat koordinasi ini menghadirkan stakeholder terkait BKPMD Sulsel dan PT Pelindo IV untuk berinteraksi langsung dengan pengusaha yang hadir.

“Kita berharap melalui rapat koordinasi ini ada jalan keluar dan solusi bagi teman-teman pengusaha, utamanya masalah perizinan dan transportasi kepelabuhanan,” terangnya.

“Kendala yang banyak dialami teman-teman di lapangan, khususnya soal perizinan adalah lamanya waktu pengurusan dan masih tingginya biasa pengurusan perizinan. Sementara, untuk PT Pelindo yang menjadi kendala adalah dwelling time 2,3 hari hanya berlaku khusus impor, sementara aktivitas impor hanya 5 persen. Apindo berharap kebijakan dwelling time bisa berlaku untuk secara keseluruhan untuk aktivitas di pelabuhan karena itu menjadi penyebab biaya tinggi. Termasuk masih tingginya biaya transportasi laut. Kita minta agar biaya transportasi diturunkan untuk mendukung program pemerintah nasional, khususnya tol laut yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla,” tambahnya.

La Tunreng mengakui, hasil rapat ini akan dijadikan rekomendasi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

“Insya Allah, kita akan melakukan audiensi dengan Pak Gubernur setelah pelantikan nantinya. Yaitu mendiskusikan dan menyamakan persepsi dengan pemerintah yang baru, terutama mengenai visi dan misi bidang ekonomi. Apindo akan berperan dalam mendukung program ekonomi Pak Gubernur nantinya,” terang La Tunreng.

Sementara, perwakilan BKPMD Sulsel, Said Wahab pada kesempatan ini, melalui materi yang disiapkan ‘Mekanisme Layanan Perizinan dan Non Perizinan’ banyak membahas perizinan bagi dunia usaha melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Insya Allah, kemudahan kita berikan bagi dunia usaha dalam mengurus perizinan, terutama dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kita miliki. Sesuai standar lima hari saja izin sudah selesai, jika persyaratannya lengkap semua. “Kalau perlu buat usaha dulu, izinnya belakangan,” jelasnya.

Sementara, Senior Vice President of Commercial and Tariff PT Pelindo IV, H Abdul Azis, menjelaskan mengenai kesiapan PT Pelindo IV dalam mendukung kelangsungan dunia usaha di Sulse. Terutama menunjang ekspor yang dilakukan pengusaha.

“Kami terus berusaha memberikan kepastian jaminan pelayanan berkualitas kepada pengguna jasa. Termasuk kepada pelaku usaha,” jelasnya. (****)


div>