RABU , 12 DESEMBER 2018

APK Pileg Serampangan

Reporter:

Suryadhi-Armansyah

Editor:

Iskanto

Selasa , 02 Oktober 2018 08:45
APK Pileg Serampangan

ilustrasi (Dok Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Alat Peraga Kempanye (APK) calon legislatif (Caleg) mulai terlihat terpasang di sejumlah titik. Padahal sesuai ketentuan, APK lebih awal disetor ke KPU untuk disetujui pada 1-5 Oktober.

Pemasangan APK caleg juga terlihat serampangan karena ditempatkan di titik yang telah dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, pihak KPU belum mengizinkan caleg melakukan pemasangan APK di titik lokasi atau persimpangan jalan. Menurut dia, APK yang akan dipasang adalah APK yang telah disiapkan KPU dan partai di sejumlah titik tertentu saja.

“Jadi saat ini belum ada instruksi pemasangan APK. Nanti ada tanggalnya, itupun pada titik tertentu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk kelurahan/desa, APK yang akan dipasang sebanyak 5 buah. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota sebanyak 10 buah. “Semua ada aturan main, tidak serta merta dipasang,” katanya.

Terkait sanksi bagi caleg yang melanggar, Faisal Amir menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Menurutnya, pengawasan dan sanksi adalah hak Bawaslu. “KPU tak bisa memberikan sanksi. Itu tugas Bawaslu lakukan pengawasan serta berikan sanksi teguran untuk Caleg dan parpol,” terangnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Amrayadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk melakukan penertiban. “Tentu kita akan koordinasi untuk penertiban. Kalau ada lagi pasang, sanksi,” singkatnya.

Terpisah, pemerintah kecamatan mulai mengawasi jalannya tahapan kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye.
Camat Makassar, Alamsyah mengatakan, pemerintah kota (Pemkot) Makassar sudah mulai membahas pengawasan penataan APK. Pengawasan APK tersebut meliputi unsur Tripika Kota dan Kecamatan.

“Kita sudah rapat koordinasi Pemilu dengan Tripika. Keterkaitan dengan implementasi Perwali nomor 15 tahun 2013 tentang penataan APK supaya bisa tertib dan kota kita bisa cantik,” ujar Alamsyah, Senin (1/10).

Kata Alamsyah, rapat koordinasi juga membahas regulasi dari KPU jelang tahapan kampanye dan pengawasan dari Panwaslu di kecamatan agar suasana di setiap kecamatan termasuk kecamatan Makassar bisa berjalan aman, damai dan sejuk.

“Kita komitmen dalam hal ini unsur tripika bersinergi menciptakan Pemilu yang aman agar Makassar terkhusus di Kecamatan Makassar tidak ada perpecahan atau semacamanya,” ucapnya.

“Alhamdulillah, harapan kami secara keseluruhan, seluruh stakeholder dapat menjalankan tupoksi masing-masing sesuai dengan pedoman penyelenggaran,” tambahnya.

Alamsyah menyebutkan, Pemkot Makassar bersama penyelenggara yakni KPU Makassar dan Panwaslu Makassar akan mengawasi beberapa jalan. Khusus di Kecamatan Makassar, ada tiga titik pelarangan APK yakni di Jalan Veteran, Jalan Bawakaraeng dan Jalan Urip Sumihardjo.

“Ada aturan main di Pileg maupun Pilpres bahkan titiknya sudah ada. Kecamatan Makassar ada tiga lokasi yang tidak bisa dipasangi APK yaitu di Jalan Veteran, Bawakaraeng dan Urup. Ini tidak boleh gambar apapun dan harus steril dari APK,” ungkapnya.

Sementara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar akan bertindak tegas menurunkan reklame dan baliho para caleg jika tidak sesuai arahan dari KPU.

Kepala Bidang I Pajak dan Retribusi Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas mengatakan, pihaknya tentu akan bertindak tegas akan menurunkan reklame atau baliho yang tidak sesuai arahan KPU tanpa melihat siap pemilik dari baliho tersebut.

“Yang jelas terkait pilkada, pileg atau pilpres. Itukan ada aturan-aturannya. Kemarin kayak Pilkada ada aturan batasannya, kami akan mendukung penuh KPU,” jelas Ibrahim.

Kata Ibrahim, reklame dan baliho dalam hal politik itu, bapenda tidak menarik retribusi. Pasalnya dalam regulasi, ada beberapa hal yang tidak diambil retribusi seperti program pemerintah, sosial termasuk politik.

“Kita sisa menunggu regulasi KPU terkait batasan, titik pemasangan dan jumlah tiap caleg yang memasang reklame atau baliho. Itukan semua akan ada aturannya,” ujarnya.

“Yang jelas kalau mereka (para caleg) melanggar kita pasti tertibkan (baliho dan reklamenya), tambahnya.

Diketahui, penyelenggara pemilu mulai memasang APK. Termasuk di Makassar, namun ada beberapa titik yang tidak dibolehkan untuk memasang APK berdasarkan keputusan KPU Kota Makassar.

KPU Makassar melarang seluruh peserta Pemilu baik Pilpres dan Pileg memasang umbul-umbul, baliho, spanduk, dan banner di Jalan Jend Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Riburane, Jalan Nusantara, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Bawakaraeng, Jalan Veteran, Jalan Ratulangi, Jalan AP Pettarani, Jala Alauddin, Jalan Urip Sumihardjo, Jalan Bandang dan Jalan Perintis Kemerdekaan.
(*)


div>