RABU , 19 DESEMBER 2018

Arif Budiman Minta Perekrutan Komisoner KPU Sulsel Dipercepat

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Sabtu , 30 September 2017 11:45
Arif Budiman Minta Perekrutan Komisoner KPU Sulsel Dipercepat

FOTO BARENG. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latief dan Ketua KPU RI, Arif Budiman foto bersama dalam acara Peluncuran Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, 2018 yang dilaksanakan di Hotel Clorion, Kamis malam (28/9). SURYADI/RAKYATSULSEL

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa jabatan lima anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan berakhir dua bulan, sebelum pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 mendatang, yakni 24 Mei 2018.

Terkait hal itu, Ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan Undang Undang (UU) Penyelenggara Pemilu memang mengatur soal masa jabatan KPU yakni lima tahun sejak pelantikan. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan tersebut hanya diberikan kepada KPUD yang sedang menjalani tahapan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Dalam UU Penyelenggara Pemilu tidak mensyaratkan adanya perpanjangan untuk KPUD yang masa jabatannya sudah selesai. Yang ada adalah proses penjaringan lima bulan sebelum Pilkada harus dilakukan,” kata Arif usai peluncuran Pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur Sulsel di Grand Clarion Hotel, Kamis (28/9) lalu.

Arif menjelaskan, jika mengacu pada aturan perundang-undangan yang baru, perpanjangan masa jabatan anggota KPUD tidak dimungkinkan. Ia juga menyarankan KPU agar harus siap untuk melakukan rekruitmen demi penyelenggaraan Pilakda yang aman dan damai.

“Dalam data kita ada sekitar 20 kabupaten/kota yang akan berakhir. KPU harus memilih orang yang betul-betul siap karena undang-undang tidak lagi mengatur seperti dulu, kalau dulu begitu masuk tahapan Pilkada maka penyelenggara pemilunya akan diperpanjang sampai tahapan selesai, sekarang tidak,” ungkapnya.

Ia mengingatkan proses seleksi tersebut harus menghasilkan orang yang siap untuk bekerja, bukan lagi orang yang harus belajar. Pasalnya, kata dia, KPU tidak memiliki pilihan lain.

Mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan Pilkada, Arif  mengatakan itu adalah pertanggungjawaban institusi, bukan pertanggungjawaban individual. Sehingga, kata dia, bisa saja komisioner lama sudah tidak ada disitu, tapi ia harus bertanggungjawab hingga akhir masa jabatannya.


div>