JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Aset Lahan Pemprov Rawan Diserobot

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 18 April 2017 10:25
Aset Lahan Pemprov Rawan Diserobot

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pemerintah Provinsi Sulsel tengah mengupayakan perampungan sejumlah aset lahan yang tersebar di sejumlah Kabupaten. Sejauh ini Pemprov mencatat sedikitnya 447 bidang lahan belum memiliki sertifikat. Hal ini dinilai rentan adanya klaim maupun penyerobotan dari pihak perseorangan maupun korporasi. Dari jumlah lahan tersebut, luasan paling banyak tersebar di Kabupaten Pinrang, Sidrap, Bulukumba, dan Makassar.

Kepala Bidang Pendataan, Pengamanan dan Penertiban Aset Pemprov Sulsel, Natsir Azikin mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk tim terpadu penertiban dan pengamanan aset. Tim tersebut juga bertugas untuk mentaksasi total luas area terhadap 447 bidang lahan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan angka pasti terhadap total luas lahan yang belum tersertifikat. “Pemprov sudah mencatat ini berpuluh-puluh tahun. Ternyata masih ratusan aset tidak bergerak yang tidak punya sertifikat,” ujarnya, Senin (17/4).

Selain itu, pihaknya juga tengah mengupayakan terpenuhinya anggaran untuk menerbitkan sertifikat. Meski diakui dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk merampungkan seluruh lahan memiliki sertifikat. “Ini butuh dana besar, asetnya pemprov sangat banyak dan untuk pengamanannya secara bertahap. Seperti di Jawa Timur, dia anggarkan 2,7 M, itu baru di sertifikatkan kita butuh sangat banyak. Nominalnya saya tidak tahu pasti. Intinya miliaran,” bebernya.

Natsir mengaku lambannya proses sertifikat lahan juga dipengaruhi proses administrasi yang sangat panjang. Ia mengatakan untuk mengurus ribuan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan butuh waktu sangat lama. Butuh waktu minimal tiga tahun. “Karena BPN (Badan Pertanahan Nasional), tidak serta merta langsung mensertifikatkan. Mereka butuh data lengkap, yang sudah bersertifikat saja masih diklaim orang lain. Saat ini, baru 332 lahan yang tersertifikat dari semua lahan yang dimiliki pemprov” kata Natsir.

Sementara Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latief membenarkan jika jumlah lahan pemprov sebanyak 447 belum memiliki sertifikat. Namun, kata Latief, untuk membuat sertifikat tanah saja butuh anggaran yang sangat besar hingga puluhan miliar. Latief mengatakan, anggaran untuk biro aset tidak akan mencukupi untuk membuat sertifikat tanah sekali langung.

“Iya benar. Itu akan kita lakukan secara bertahap karena sangat memerlukan biaya besar sekali jika satu kali langsung. Aset tidak punya anggaran sebanyak itu. Puluhan milyar kita butuh,” Kata Abd. Latief.

Ia juga mengatakan sudah meminta kepada Kepala SKPD yang menempati lahan Pemprov berkantor untuk segera menyertifikatkan lahan milik daerah itu. “SKPD yang gunakan lahan Pemprov berkantor sudah kita surati. Suray Penyampian sudah dilayangkan bahwa untuk menerbitkan sertifikat. Tidak mungkin kalau kita sendiri yang sertifikatkan, mahal sekali,” ucapnya. (Ash/D)


div>