Asisten I Pemkot Mangkir

Suasana pengerjaan proyek underpass simpang lima Mandai. Proyek ini ditargetkan akan rampung 2017 mendatang. foto: dok rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Penyidik Tindak Pidana Kusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsebar terus melakukan penelusuran terhadap kasus dugaan korupsi pembebasan lahan mega proyek underpass simpang lima Mandai, Kota Makassar.

Kejaksaan menjadwalkan pemeriksaan kepada Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Sabri, Rabu (18/4), namun yang bersangkutan tidak dapat menuhi panggilan tim penyidik.

“Mamang hari ini (Kemarin) kita jadwalkan untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan (Sabri) tidak hadir,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin, diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (20/4).

Salahuddin melanjutkan, Sabri dimintai keterangan karena diduga mengetahui kasus pembasan lahan perluasan simpang lima yang menghubungkan Makassar-Maros. “Dia (Sabri) merupakan ketua tim 9, (Pembebasan) jadi kita lakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” katanya.

Salahuddin mengaku, pihaknya akan mejadwalkan ulang pemanggilan terhadap Sabri. “Pastinya kita akan melakukan pemanggilan ulang, tergantung tim penyidik, kan kasus ini masih dalam penyelidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sabri saat dikomfimasi mengakui dirinya tidak hadir karena sementara di Jakarta. “Sekarang saya (kemarin) di Jakarta, baru nanti malam balik ke Makassar, jadi tidak sempat memenuhi panggilan kejaksaan,” katanya.

Sabri mengaku, dirinya akan koperatif dan sudah siap untuk dimintai keterangan terhadap kasus tersebut. “Insya Allah, besok (hari ini) saya akan hadiri ke kejati,” ucapnya.

[NEXT-RASUL]

Sabri melanjutkan, pembebasan lahan proyek simpang lima Mandai tersebut dikerjakan Balai Besar Pengerjaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel. “Kita dari pemerintah kota hanya melakukan verifikasi sementara mekanisme pembayaran bukan kita, tapi dari Balai Besar, ” ujarnya.

Sabri menyebutkan, tim sembilan dibentuk pada tahun 2012, yang meliputi Camat, Lurah, dan BPN Kota Makassar. “Kita hanya memberikan fakta di lapangan, apa yang diberikan oleh RT, Camat dan BPN selanjutnya ke Balai Besar,” ungkapnya. (***)