SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Asmaun : JPU Harus Tegas

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 05 September 2012 10:20
Asmaun : JPU Harus Tegas

int

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Penasihat hukum terdakwa kasus Bantuan Sosial (Bansos) Sulsel tahun 2008, Asmaun Abbas meminta Jaksa Penuntut umum (JPU) tegas untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Asmaun menganggap JPU tak berani menetapkan Sekretaris Pemprov (Sekprov) Andi Muallim menjadi tersangka, meski terdakwa Anwar Beddu menyebutnya dalam persidangan.

“Seharusnya JPU tegas dalam kasus ini. Termasuk menetapkan tersangka baru yakni Andi Muallim karena disebut dalam persidangan oleh terdakwa Anwar Beddu,” ungkapnya di depan Ketua Majelis Hakim Zulfahmi, pada sidang lanjutan kasus Bansos di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Makassar, Selasa (4/9) kemarin.

Pada sidang lanjutan yang mengagendakan pledoi atau pembelaan tertulis terdakwa yang dibacakan penasihat hukum, diungkapkan bahwa penggunaan Pasal 55 ayat 1 KUHP untuk menjeras Anwar mestinya dibarengi dengan pembuktian oleh jaksa. “Sebab Pasal 55 Ayat 1 itu juga digunakan jika ada pihak lain ikut terseret dalam kasus,” ulasnya.

Sementara penasehat hukum lainnya yakni Hamka mengatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara infarsial. Yakni dilakukan secara menyeluruh,  bukan setengah-setengah. “Jangan setengah-setengah. Harusnya semua yang terlibat harus di proses juga,” tandasnya.

sementara itu JPU,  Muhammad Yusuf Putra dan Grefik menjelaskan, jika Anwar Beddu dinilai tidak menjalankan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sesuai dengan jabatan yang melekat padanya. Terdakwa, sambungnya, tidak mengecek lembaga penerima bansos di kesatuan Bangsa (Kesbang). Sehingga dikenai  Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor dan pengembalian kerugian negara jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang, menimbulkan kerugian negara.

Sebelumnya Mantan Bendahara Pengeluaran Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Anwar Beddu dituntut dua tahun penjara dan denda Rp500 juta serta subsidair kurungan penjara tiga bulan jika tidak mampu melunasi denda tersebut dan sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Jumat lalu (31/8) di Pengadilan Makassar Jalan Kartini itu. Rencananya, sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis (6/9) besok dengan agenda pembacaan putusan. (RS11/her/C)


Tag
div>