SELASA , 16 OKTOBER 2018

ASP Gugat Izin Reklamasi CPI, Wagub: Semua Sesuai Prosedur

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 02 Februari 2016 21:38

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengaku belum menerima laporan gugatan dari Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) yang akan menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas izin reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang dinilai cacat prosedur.

“Itu (proses perizinan) sudah sampai ke Kementerian. Pemerintah juga kan tidak mungkin jalan kalau tidak sesuai aturan,” ujar Agus, Selasa (2/2/16).

“Pola kejasamanya Pemprov juga kan sudah melalui kajian. Dari Biro Hukum juga mengatakan kalau itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, ada kemungkinan yang dimaksud bukanlah reklamasi yang berada di kawasan CPI, tetapi reklamasi yang ada di wilayah lain tetapi masih di pesisir pantai. “Saat ini, di sana jug banyak penimbunan atau reklamasi yang dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, ASP Makassar berencana mengajukan gugatan terhadap izin pelaksanaan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

ASP yang merupakan aliansi dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti ACC Sulawesi, LBH Makassar, FIK Ornop, Lapar, Jurnal Celebes, FMN, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, KontraS, dan beberapa organisasi lainnya, menuding nantinya setelah pengerjaan reklamasi dan bangunan Wisma Negara seluas 57 hektare selesai dan diserahkan kepada Pemprov Sulsel, maka sisa lahan yang dikerjasamakan dengan PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra Surya seluas sekitar 100 hektare akan dikuasai oleh PT Ciputra sebagai kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.

ASP menilai dalam konteks payung hukum, reklamasi di wilayah pesisir harus diatur dalam bentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan pelaksanaannya harus atas izin Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang pedoman perizinan reklamasi dan Permen PU No 40/PRT/M/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai,” ujar Asmar Exwar, Koordinator Walhi Sulsel, dalam siaran persnya.

Selain itu, kejanggalan lain adalah tidak pernah diumumkannya permohonan dan keputusan izin lingkungan yang baik berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang RPPLH. Sehingga, pihaknya menilai izin yang diberikan tidak memeuhi syarat yang ditetapkan oleh UU Amdal.

ASP juga meminta agar pemberhentian izin pembangunan di pesisir dan pulau kecil sebelum adanya peraturan zonasi wilayah pesisir dan rakyat kecil, mendorong untuk dilakukannya audit lingkungan dan perizinan di wilayah pesisir, memulihkan lingkungan pesisir dan pulau kecil, serta mendukung moratorium reklamasi pesisir.


div>