MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Eks Ruang VIP RSU Bantaeng Disulap jadi Kost, Segini Tarifnya

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 April 2018 10:30
Eks Ruang VIP RSU Bantaeng Disulap jadi Kost,  Segini Tarifnya

RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu.(ist)

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Bekas ruang perawatan VIP Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang dijadikan kost – kostan ternyata dibanyar Rp300 ribu tiap mahasiswa perbulannya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Pendidikan dan Latihan, Zaenal Abidin. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi tiap mahasiswa itu setiap bulannya sebesar 300 ribu.

” Kontribusi tiap mahasiswa itu 300 ribu perbulan ” katanya ketika dihubungi via telepon, Kamis (12/4 ) kemarin.

Ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 20 mahasiswa yang menempati 3 kamar bekas perawatan. Uang 300 ribu ini nantinya akan diperuntukkan untuk pemeliharaan, air dan listrik yang telah dipakai oleh mahasiswa.

” Ada sekitar 20 mahasiswa yang menempati 3 kamar. 300 ribu ini nantinya untuk pemeliharaan, air dan listrik yang dipakai oleh mahasiswa ” urainya.

Lebih lanjut, mahasiswa yang melaksanakan praktek di RSUD menjadi tanggung jawab bagi RSUD. Dikarenakan RSUD bantaeng telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) jadi kontribusinya masuk langsung masuk di rekening di RSUD dan Ini semua atas petunjuk Direktur, Dr. Sultan.

“Mahasiswa praktek menjadi tanggung jawab RSUD. Kontribusi mahasiswa juga langsung masuk rekening mahasiswa dan ini atas petunjuk Dr. Sultan ” tutupnya.

Terpisah, Plt Bupati Bantaeng, M Yasin, mengatakan bahwa hal ini tidak benar. Apabila fasilitas negara disewakan tanpa ada rujukan atau regulasi terkait sewa gedung yang ada di RSUD.

” Ini tidak benar jika gedung yang menjadi fasilitas negara disewakan tanpa ada rujukan atau regulasi terkait sewa gedung di rumah sakit,” ungkap M Yasin

Dia menuturkan, seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut adalah milik negara sehingga segala sesuatunya harus dilaksanakan sesuai aturan pemerintah.

” Bukan karena merasa sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menjadi dasar otoritas rumah sakit mengurusi internalnya sehingga seenaknya mempersewakan fasilitas di rumah sakit yang merupakan milik negara dan bukan milik pribadi,” jelasnya. (*)


div>