MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Aturan Operasional Truk Saling Menguntungkan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 11 Februari 2016 16:47

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Asosiasi Pengusaha Truk menilai Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) nomor 13/2013 tentang operasional rembang sepuluh pada pukul 19:00 hingga 05:00 dini hari, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa (Perbun) nomor 21/2012 tentang pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Ketua Asosiasi Truk, Andi Nurman menjelaskan, dalam aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo pada paragraf dua pasal lima tentang larangan sama sekali tidak merugika pengusaha. Larangan operasi lanjut dia hanya untuk jalan kabupaten, sementara selama ini pengusaha hanya melintas di jalan provinsi.

Nurman menjelaskan dalam tiga poin mengenai larangan itu. Pertama, katanya, setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang memanfaatkan ruang lalu lintas diatas jalan kabupaten bagi kendaraan bermotor dengan dua sumbu yang muatan terberat delapan ton sama seperti halnya untuk kendaraan bermotor tiga sumbu.

Kedua, dilarang memanfaatkan ruang lalu lintas jalan kabupaten bagi kendaraan bermotor jenis alat berat serta dilarang melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan menggunakan jenis kendaraan alat berat dijalan kabupaten pada pukul 17:00 hingga 06:00 dini hari.

“Aturan yang dikeluarkan ini sudah tepat, jika begini tidak ada yang dirugikan. selama ini kami tidak perna melintas dijalan kabupaten,” paparnya.

Kendati demikian Legislator Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar ini menyayangkan tindakan tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Gowa sebagai penindak bagi yang melanggar Perbub. Nurman menilai apa yang dilaksanakan sama sekali tidak berdasarkan dengan Perbub Gowa yang hanya dilarang di jalan kabupaten. Sebab, selama ini tim terpadu menindak kendaraan yang lewat dijalan provinsi.

“Kami akan laporkan ini untuk diusut. mobil truk sudah banyak dikandangkan oleh tim terpadu tanpa ada mentatai aturan,” tegasnya.

Lanjut Nurman, tindakan yang tidak sepihak itu disebut membuat pengusaha tambah
merugi karena adanya diberlakukan denda Rp 5 juta dalam satu kali dikandangkan. “Anggaran sebanyak itu kami minta diperiksa, disinyalir ada perilaku korupsi didalamnya yang dilaksanakan oknum tim terpadu, karena dendanya tidak disetorkan pada khas daerah,” jelasnya.

Nurman mendorong agar kedua aturan tersebut tidak ada lagu direvisi untuk mempersempit operasional pengusaha. Sebab dengan aturan yang ada saat ini sudah saling memberikan keuntungan antara pengusaha dan pemerintah. ” Saya harap agar tidak ada perubahan,” tutupnya.

Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar rencana akan melakukan revisi ulang perwali nomor 13/2013 itu agar lebih diperketat. Adapun alasannya karena jumlah korban kecelakaan yang diakibatkan mobil truk semakin meningkat. “Bupati Gowa mengeluarkan aturan karena kepentingan masyarakatnya, begitupun kami di Makassar untuk menjaga korban berjatuhan,” kata Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.


div>