RABU , 20 JUNI 2018

Awas, Serangan Fajar!

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 11 Juni 2018 13:00
Awas, Serangan Fajar!

Dok. RakyatSulsel

– Bawaslu Awasi Penyaluran Zakat
– Jelang Pencoblosan 27 Juni 2018

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rakyat Sulsel akan memilih gubernur pada 27 Juni 2018 mendatang. Dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut, masyarakat diminta menghindari politik uang atau biasa disebut ‘serangan fajar’ yang bisa muncul menjelang pencoblosan.

Potensi terjadinya serangan fajar terbuka lebar. Apalagi pencoblosan kali ini berdekatan dengan momen lebaran, yang dinilai akan dimanfaafkan oleh tim pemenangan paslon untuk melakukan money politics.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengakui, menjadikan persoalan itu sebagai prioritas dalam pengawasan. Sehingga, Bawaslu telah memiliki persiapan matang untuk mengantisipasi hal-hal yang berbau politik uang.

“Otomatis kita sudah antisipasi itu. Dari hasil pemetaan, panwas juga sudah antisipasi,” kata Arumahi, Minggu (10/6).

Arumahi menjelaskan, melalui aturan terbaru UU 10 tahun 2016, pemberi dan penerima sama-sama diberikan sanksi dan hukuman minimal 3-6 tahun pidana penjara. Sehingga dengan aturan tersebut, masyarakat tentunya sudah cerdas untuk menentukan sikapnya.

“Kemudian masyarakat juga sudah tau kan bahwa yang menerima juga itu tidak boleh. Jadi jangan sampai salah sangka, tiba-tiba dia memberi malah masyarakat yang bawa ke Bawaslu atau panwas. Jadi, peran masyarakat memang penting, karena masyarakat sudah sadar dia bisa kena sanksi kalau dia terima,” terangnya.

Selain itu, Bawaslu juga memastikan akan mengawasi penyaluran zakat menjelang Pilkada Serentak 2018. Hal ini menyusul adanya nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk mencegah dimanfaatkannya penyaluran zakat untuk kepentingan calon kepala daerah.

Arumahi mengakui, Bawaslu telah melakukan pertemuan dengan Baznas demi membahas persoalan zakat tersebut. Sehingga, paslon dapat berzakat melalui Baznas tanpa takut melakukan pelanggaran pilkada.

“Kita sudah pernah ada pertemuan awal, jadi kita tinggal mendorong saja semua pihak terutama paslon supaya menyalurkan ke Baznas saja,” kata Laode.

Bukan cuma itu, seluruh paslon juga telah mendapatkan imbauan dari Bawaslu agar melakukan zakat melalui Baznas saja, untuk menghindari politik uang. Jangan sampai, paslon malah memanfaatkan momen tersebut untuk membuat kecurangan.

“Kita sudah surati semua paslon, kita imbau kalau mau menyalurkan zakat salurkan saja ke Baznas. Ini salah satu cara dan agar ibadahnya juga sampai,” tandasnya.

Sementara, Komisoner Baznas Sulsel Bidang Pendistribusian, Mahmud Suyuti, mengatakan, merujuk pada regulasi yang mengatur soal zakat seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya, maka pihak Baznas berhak menerima dan menyalurkan zakat. Oleh sebab itu, pada momentum pilkada, pihaknya telah bekerja sama dengan pengawas pilkada yaitu Bawaslu, untuk penyaluran zakat baik oleh masyarkat umum maupun paslon tertentu.

“Ada aturan soal zakat seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya. Hanya, momentum pilkada juga kami bekerjasama dengan Bawaslu untuk awasi hal itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Suyuti mengakui, secara umum pihak Baznas pusat yang telah MoU dengan Bawaslu RI. Hanya, kata dia, pihaknya sebagai perpanjangan perwakilan di daerah akan merujuk pada kerjasama tersebut. Bekerja sama mencegah penyalahgunaan penyaluran zakat untuk kepentingan politik menjelang dilaksanakannya Pilkada 2018 serta Pemilu 2019.

“Urgensi dalam MoU, Bagaimana penyaluran zakat dengan baik. Tak boleh ada unsur politik. Kerja sama ini kami laksanakan, salah satunya dengan mengawasi netralitas pengelola zakat,” imbuhnya.

Hal ini tujuannya, untuk mencegah politik uang dalam bentuk penunaian zakat, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai alat kampanye. Suyuti berharap, masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan penyaluran zakat yang dilakukan Bawaslu dan Baznas, serta mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilu dan perzakatan yang ideal.

“Kami akan lakukan pengawasan. Jika ada kandidat yang berikan zakat sesuai, maka diterima. Tapi jika ada yang memberikan melebihi, maka bukan zakat tapi sedekah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan, menuturkan, money politics adalah sesuatu yang diharamkan dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan. Hal itu lantaran bertolak belakang dengan aturan dan norma yang berlaku dalam sistem demokrasi yang ada saat ini.

“Politik uang itu dimanapun dilarang, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hanya, memang moralitas pelaku politik itu terkadang tidak mau tunduk dan taat pada aturan dan norma demokrasi,” kata Aswar Hasan.

Karena memang, menurutnya, dalam mengejar jabatan, terkadang seorang politisi berani menghalalkan segala cara demi kepentingannya. Bukan benar-benar maju berdasarkan mengawal kepentingan masyarakat

“Itu karena ambisi kekuasaan melampaui akal sehatnya, sehingga aturan pun dilabrak. Bahkan berusaha mencari celah dengan modus-modus melanggar aturan untuk melakukan politik uang,” jelasnya.

Aswar Hasan mengkhawatirkan, praktek politik uang pada pilkada tahun ini dapat lebih meningkat dari pilkada sebelumnya. Hal tersebut bukan tidak beralasan, lantaran kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini cenderung pragmatis dengan adanya kepentingan-kepentingan pribadi elite-elite partai politik.

“Kenapa politik uang itu terjadi, karena politik itu sekarang lebih pragmatis. Pada periode lalu praktek politik uang itu ada sekitar 30 persen. Kita tidak tau nanti apakah tren nya meningkat dalam pilkada ini atau tidak,” paparnya.

“Selain itu akan meningkat kalau pengawas pemilu tidak serius mengawasi itu. Ketika pelaku-pelaku politik uang itu tidak ditindak dengan tegas itu akan menjamur,” lanjut Aswar Hasan.

Terpisah, Pakar Politik UIN Alaudin Makassar, Firdaus Muhammad, mengatakan, hal baik dan sangat positif jika Bawaslu sama Baznas ikut andil dalam hal pengawasan zakat saat momentum pilkada. Dengan kerjasama itu, masyarakat akan lebih yakin dalam mempercayakan dana zakat, infak, ataupun sedekah yang mereka salurkan melalui Baznas.

“Kerjasama bagus. Dan penyaluran zakat paslon sebaiknya lewat Baznas agar lembaga itu juga dimaksimalkan. Lebih aman dibanding mereka distribusi sendiri, khawatir nanti disoal Bawaslu. Apalagi, jaminan bahwa zakat yang mereka distribusi melebihi ketentuan,” pungkasnya. (*)


div>