SELASA , 22 JANUARI 2019

Awasi Dana “Haram” Kampanye Parpol

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 07 Desember 2018 10:37
Awasi Dana “Haram” Kampanye Parpol

Ilustrasi, Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sudah menjadi rahasia umum jika biaya Pemilu di Indonesia itu mahal, termasuk didalamnya biaya kampanye partai politik (Parpol) dan calon legislatif (Caleg). Di Indonesia, landasan hukum pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diatur melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diatur dalam UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Terdapat tiga sumber keuangan partai politik yakni, iuran anggota, sumbangan perseorangan dan badan usaha, serta bantuan keuangan negara.

Olehnya keterlibatan pengusaha dalam setiap even politik tidak bisa dinafikan karena bantuan keuangan negara untuk parpol itu tidak sepadan dengan biaya politik. Parpol tentu saja butuh bantuan lain diluar dari bantuan pemerintah, salah satunya dari para pengusaha yang punya kepentingan.

Meski demikian, dana kampanye parpol sangat rentan terhadap aliran gelap. Alasannya, kurang transparannya laporan dana parpol. Partai politik terkesan menutupi dari mana saja aliran dana kampanyenya.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto meminta kepada penyelenggara Pemilu agar memantau transaksi keuangan seluruh partai politik dan caleg peserta Pemilu di masa kampanye saat ini.

Menurutnya, dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik ke KPU itu tidak menjamin laporan sesungguhnya. “Sebenarnya berapapun jumlah batasan dana kampanye, tidak cukup menjamin Pemilu itu bisa berintegritas, sepanjang mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik tata kelola keuangan partai politik belum beres. Sejauh ini mekanisme audit terhadap penggunaan dana kampanye lebih bersifat prosedural. Hanya yang tercatat yang harus terlapor,” ujar Andi Luhur.

Padahal belanja kampanye yang uncounted (tidak tercatat) justru jauh lebih besar, dan tidak ada instrumen audit untuk itu. “Beberapa (belanja gelap) parpol seperti biaya sosialisasi, konsultan politik dan marketing kandidat belum tersentuh pengaturan dana kampanye itu. Semua itu bisa saja melibatkan bandar atau sponsor pihak eksternal, yang tidak tersentuh regulasi,” tuturnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto menuturkan, jika dalam setiap event politik sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun tidak dipungkiiri partai politik bisa melakukan manipulasi laporan keuangan partai. Apalagi partai menolak untuk diudit.

“Pengelolaan dana partai tidak menjadi transparan, dan ini memicu terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi bagi pejabat incument dalam membiayai partai politik,” katanya.

Ketua Departemen Ilmu Politik Unhas ini juga menyebutkan, jika partai politik di Indonesia dan luar negeri sangat berbeda. Dimana partai di luar negeri memberikan akuntan publik untuk melakukan audit.

“Kalau kita bercermin ke negera yang maju, mereka membuka keuangan partainya untuk diaudit oleh akuntan publik. Keterbukaan keuangan sangat penting dalam memilih partai,” sebutnya.

Termasuk kata dia, adanya pengusaha yang membiayai partai politik, itu tidak bisa dipungkiri. “Karena pastinya mereka (pengusaha) juga berharap imbalan dari partai politik itu sendiri. Jadi dana parpol dari pengusaha harus dibuka,” tuturnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Sulsel, Asradi menuturkan, mengaku belum mendapat informasi dari KPU berapa dana kampanye partai politik. Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan.

“Kita akan melihat jumlah sumbangan yang masuk dan kita juga melihat dari penggunaan anggaran, jangan sampai yang dilaporkan itu sedikit tapi penggunaan di lapangan banyak,” ujarnya.

Ia menegaskan akan melakukan penelusuran diakhir-akhir masa kampanye. “Pada hari terakhir kita harus menerima jumlahnya. Jika nanti laporannya tidak sesuai maka bisa didiskualifiasi karena itu termasuk money politic,” tuturnya. (Fahrullah)


div>