SENIN , 23 JULI 2018

Awasi Money Politic, Panwaslu Bantaeng Gelar Rapat Koordinasi Stakeholder

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Minggu , 24 Juni 2018 23:00
Awasi Money Politic, Panwaslu Bantaeng Gelar Rapat Koordinasi Stakeholder

Panwaslu) Kabupaten Bantaeng, saat menggelar rapat koordinasi dengan Stakeholder, di Soerabi Runbai 99 jalan Raya Lanto, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Sabtu (23/6).

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi dengan Stakeholder, di Soerabi Runbai 99 jalan Raya Lanto, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Sabtu (23/6).

Dalam sambutannya, Ketua KPU Bantaeng, Andi Nurbaeti menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah stakeholder yang telah hadir.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panwaslu Kabupaten Bantaeng, karena dengan digelarnya acara seperti ini maka tingkat pengawasan Pilkada dan partisipasi pemilih dapat meningkat,” kata Andi Nurbaeti.

“Terus terang tahun ini kami ditargetkan partisipasi pemilih oleh KPU Sulsel sebesar 78 % dan Insya Allah kami KPUD Bantaeng akan menaikkan menjadi 80% partisipasi pemilih,” tambahnya.

Menjawab keresahan masyarakat terkait maraknya isu money politik yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, Ketua Panwaslu Bantaeng Muhammad Saleh menegaskan bahwa jangan ada yang coba – coba untuk melakukan hal tersebut. Apalagi apabila terbukti hukumannya cukup berat.

“Saya tegaskan kepada masyarakat agar jangan coba – coba melakukan money politik. Jika terbukti, kami tidak akan segan – segan untuk menindaki. Pasal yang dilanggar yaitu 187 A UU nomor 10 tahun 2016,” tutupnya.

Berikut isi UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). (*)


div>