SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Bagi-bagi Souvenir, Caleg Rawan Money Politic

Reporter:

Suryadi-Fahrullah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 29 September 2018 10:12
Bagi-bagi Souvenir, Caleg Rawan Money Politic

ilustrasi (dok rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setiap kali pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), masyarakat selalu dimanjakan dengan tradisi bagi-bagi souvenir, yang dilakukan Calon Anggota Legislatif (Caleg). Mulai dari sarung, jilbab, baju kaos, dan sejumlah cinderamata lainnya.

Jika tak diawasi secara ketat, tradisi bagi-bagi souvenir tersebut, bisa menjadi praktik money politic. Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya, mengatakan, sesuai aturan yang telah tertuang dalam Peraturan KPU, nilai cinderamata kampanye dari peserta pemilu kepada warga dibatasi. Paling mahal, senilai Rp 60 ribu.

“Aturan baru dalam PKPU, maksimal nilai souvenir Rp 60 ribu per item, untuk semua jenis barang,” jelas Asram, Jumat (28/9).

Ketentuan KPU yang membolehkan Caleg membagikan souvenir senilai Rp 60 ribu, lebih tinggi jika dibandingkan Pemilu 2014 lalu, serta Pilkada 2018, yang hanya Rp 25 ribu.
Saat ini, tahapan Pemilu 2019 sudah memasuki kampanye terbuka dan terbatas.

KPU mempersilakan partai politik, Caleg, calon perseorangan DPD dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mulai berkampanye.

Peserta Pemilu juga sudah boleh memberikan cinderamata atau souvenir, yang diatur dalam PKPU.

“Pemberian berupa kaos, alat tutup kepala, topi, jilbab. Kemudian pena, ceret gelas, atau sembako. Asal nilainya tidak melebihi Rp 60.000,” urainya.
Pemberian souvenir boleh dilakukan di mana saja, asalkan tidak di tempat ibadah dan sekolah.

“Untuk pemberian saat kampanye, tapi bisa tertutup,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menilai, ketentuan nilai souvenir yang tinggi dari Caleg ke masyarakat ini, bisa menyuburkan praktik politik uang. Seharusnya, nilai souvenir dikurangi, bukan ditambah.”Ini akan menimbulkan tindakan money politic,” katanya.

Menurut dia, pembatasan pemberian berupa cinderamata yang fantastis, akan berdampak buruk pada jalannya demokrasi.

“Pembatasan nilai cinderamata itu diatur untuk menghindari praktik politik uang,” tuturnya.

Bawaslu, kata dia, mewaspadai penyalahgunaan politik uang untuk kepentingan politik terkait Pimilu 2019. Dalam konteks politik uang, jika dilakukan struktur, sistematis dan masif, maka akan diberikan sanksi tegas.

Ia menegaskan, larangan politik uang dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras dan antar-golongan, juga harus dihindari.

“Jika tim kampanye, relawan, partai maupun paslon yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi yang tegas juga,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad, menilai, apa yang dilakukan oleh Caleg, dengan membagi-bagikan souvenir atau cinderamata, rawan dengan pelanggaran, karena bisa dikategorikan money politics.

“Bagi-bagi cenderamata rawan pelanggaran, karena dapat dikategorikan bagian money politics. Hanya perlu dilihat bentuk dan cara distribusinya,” kata Firdaus, terpisah.

Walau KPU saat ini mengatur jika barang yang akan dibagikan oleh setiap Caleg tidak bisa melebihi Rp 60 ribu, menurut Firdaus, masih bisa dikatakan jika Caleg diberikan ruang melakukan money politics.

“Aturan itu dilema, karena membuka ruang adanya money politics. Sulit diidentifikasi saat caleg memberikan Rp 60 ribu itu, bisa melebihi. Juga sulit dikontrol. Apalagi kalau strateginya massif dan terstruktur sehingga sulit diidentifikasi,” terangnya.

Ia berharap, regulasi tersebut direvisi, sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan money politics.

“Pemberi dan penerima dapat sanksi itu sudah tepat. Harapannya, agar Caleg menghindari money politics itu,” jelasnya. (*)


div>