KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Bahas Ranperda CSR, DPRD Lirik Denpasar dan Kabupaten Badung

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 15 September 2015 17:07

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, DPRD Makassar melirik Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Saat anggota Komis D melakukan kunjungan kerja dan berkonsultasi di Denpasar dan kabupaten Badung tersebut, mereka semakin yakin bahwa rancangan Ranperda CSR akan sangat bermanfaat jika menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi D, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, ada dua lokasi tempat mereka melakukan kosultasi, terkait program CSR, yaitu Kabupaten badung dan kota Denpasar. Di Badung, jelas Mudzakkir Ali, sudah ada dalam bentuk perda CSR tahun 2013. Komisi D bisa melihat bahwa tingkat partisipasi perusahaan yang mendukung pemerintah khususnya aspek lingkungan dan kebersihan, lumayan baik.

“Ini makin mendorong kita untuk mem-perdakan CSR untuk mendorong partisipasi perusahaan pihak swasta dalam mendukung program pemerintah, khususnya sektor lingkungan dan sosial,” ujar Mudzakkir saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (15/9).

Sementara di Kota Denpasar, kata dia, CSR baru akan di-Perdakan, karena bentuknya masih Perwali. Untuk itu, jelas Mudzakkir, pihaknya melihat bagaimana aktivitas yang telah berjalan.

“Di sana (Denpasar,red) program CSR-nya masih Perwali, tapi sudah berjalan dengan baik. Saya liat antusias perusahaan di sana sangat baik dilihat dari keindahan kotanya,” tuturnya.

Saat ini di Makassar, Perda CSR belum berjalan maksimal. Namun, pada program CSR kali ini, DPRD berharap akan berjalan dengan maksimal dan bisa dilaksanakan secara maksimal.

Mudzakkir menambahkan, di Makassar sudah ada program CSR. Namun Dewan menginginkan partisipasi perusahaan dalam CSR lebih mengikat untuk semuanya. Karena itu, kata dia, Perda akan membuat klasifikasi dan item-item apa saja yang bisa diarahkan supaya bisa diakomodir oleh perusahaan.

“Walaupun sekarang ini sudah berjalan, namun kita akan memaksimalkan lagi, supaya prosesnya lebih profesional, ketika Perda ini ada. Itu alasan kita mengapa Perda ini harus dibuat, supaya dapat terkoordinasi. Saya juga berharap pemerintah tidak menerima CSR dalam bentuk dana, karena CSR dalam bentuk barang bisa mencantumkan nama perusahaan. Saling timbal baliknya sama-sama menguntungkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Hamzah Hamid mengungkapkan, selama ini banyak bantuan kepada masyarakat yang tidak terdeteksi, seperti apa bantuan itu.

“Intinya tidak selalu berorientasi ekonomi, tapi berorientasi sosialnya juga. Kita berharap dengan adanya program CSR, ini perusahaan–perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyrakat,” tegas Hamzah. (Ashar)


Tag
  • CSR
  •  
    div>