MINGGU , 22 JULI 2018

Bakal Ada Mutasi Besar di Pangkep: Yang Dicopot, Konsekuensi dari Pilihan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 18 Februari 2016 16:04
Bakal Ada Mutasi Besar di Pangkep: Yang Dicopot, Konsekuensi dari Pilihan

Wabup Pangkep Syahban Sammana dikalungi bunga saat disambut di rujab bupati Pangkep.

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Wacana tentang adanya mutasi besar-besaran pasca pilkada, sepertinya akan diwujudkan oleh pemerintahan baru di Kabupaten Pangkep. Hal ini terungkap dalam arahan yang disampaikan Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana kepada seluruh pejabat eselon II dan eselon III lingkup Pemkab Pangkep, di ruang pola Kantor Bupati Pangkep, Kamis (18/2).

Menurut Syahban, mutasi yang akan dilakukan ini karena belasan jabatan eselon II yang kosong. Selain karena mengisi kekosongan jabatan, mutasi nantinya juga ada pergeseran atau pencopotan jabatan. “Sampai sekarang, ada 12 jabatan eselon II yang kosong. Ini harus diisi, karena untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Syhaban.

Sementara terkait pencopotan jabatan, khususnya kepada pejabat yang dinilai terlibat politik praktis dalam pilkada atau mendukung calon lain, ditanggapi Syahban sebagai bukan langkah balas dendam. Menurutnya, pencopotan jabatan adalah konsekuensi atas pilihan mereka.

Mantan Kepala Bappeda Pangkep ini menyayangkan adanya PNS yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi berpolitik dengan ikut mengkampanyekan calon kepala daerah dalam pilkada. Padahal, seharusnya sebagai pejabat publik seorang PNS tidak boleh berpolitik.

“Kalau mau berpolitik harus total, apalagi kalau kalian PNS. Kalau setengah-setengah, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi ke depan, jangan kaget kalau ada mutasi. Itu hal biasa dalam birokrasi. Yang jelas, bukan balas dendam. Itu hanya konsekuensi dari pilihan,” ujarnya.

“Sekali lagi tidak ada dendam, saya dengan pak Bupati sepakat bahwa tidak ada dendam politik. Justru kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan Pangkep yang lebih baik,” sambungnya.

Soal waktunya, Syahban menyatakan akan mengikuti aturan yang melarang ada mutasi enam bulan pasca pilkada. Namun karena mekanisme mutasi akan dilakukan lelang jabatan, maka pihaknya akan segera membentuk panitia lelang jabatan yang akan langsung bekerja.


div>