SELASA , 11 DESEMBER 2018

Bamus Diminta Tegasi Pansus DPRD Makassar

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 27 April 2016 19:27

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menjelang pertengahan tahun anggaran 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar belum juga berhasil mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang masuk dalam 25 Program Legislasi Daerah (Prolegda), di luar dari Perda Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota yang disahkan Senin (25/4) lalu.

Komite Pamantau Legislatif (Kopel) Indonesia Perwakilan Sulsel pun menyorot lambannya kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar. Peneliti Kopel, Santa TG mengatakan, selama empat bulan berjalan setelah 4 pansus ranperda dibentuk, belum satupun yang berhasil dijadikan Perda.

Empat Perda seperti yang disebutkan Santa yakni, Ranperda Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (CSR), Ranperda Pemberian ASI Ekslusif, Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Ranperda Limbah Domestik. Sementara dua ranperda yang baru dibentuk juga sementara berjalan yakni Perda Kota Dunia dan Perda Pengelolaan Air Tanah.

Santa menilai Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar kurang tegas kepada para Pimpinan Pansus Ranperda untuk segera menyelesaikan dan merampungkan pembahasan, padahal Bamus sebelumnya menargetkan masing-masing Pansus diberikan waktu selama tiga bulan untuk mengogok ranperda menjadi perda.

“Bamus harusnya menggenjot pansus, dan senatiasa menagih sejauh mana pembahasan yang telah diselesaikan oleh pansus.” Menurutnya kegagalan DPRD menyelesaikan 15 Prolegda pada tahun lalu akan kembali terulang tahun ini, apalagi tahun ini Ranperda yang diprogramkan lebih banyak yakni sebanyak 25 poin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bamus DPRD Makassar, Erick Horas mengaku masih terus berkordinasi dengan para pimpinan pansus di DPRD Makassar, bahkan dua pimpinan pansus yakni Pansus Ranperda ASI dan Ranperda CSR sudah pernah dilayangkan teguran lisan untuk segera memasukkan agenda sidang paripurna agar bisa diketuk menjadi perda.

“Kami masih terus melakukan koordinasi dengan para pimpinan Pansus untuk secepatnya dirampungkan pembahasannya.” Kata legislator Gerindra itu. Walau diakuinya hingga menjelang pertengahan tahun 2016 ini, belum satupun perda yang mampu diselesaikan pansus Ranperda, Eric mengatakan tetap optimis kalau diakhir tahun seluruh Prolegda bisa dirampungkan.

Padahal sebelumnya, legislator dua periode itu berjanji akan menyurati secara resmi dua pimpinan pansus di DPRD Makassar. Sebab diagenda awal Bamus telah menegaskan seluruh Pansus Ranperda yang dibentuk Januari lalu, sudah harus merampungkan pembahasan pada awal April.

Ketua Pansus CSR, Muzakkir Ali Djamil mengatakan seluruh pembahasan telah final, saat ini pansus tinggal menunggu hasil konsultasi Bagian Hukum Pemkot dengan Provinsi untuk mendapat legalitas. “Kalau pansus sudah menerima hasilnya, Mei ini baru kita akan masukkan agenda ke Bamus untuk diparipurnakan.” pungkasnya.(***)


div>