SENIN , 21 MEI 2018

Banggar DPRD Gowa Berulah, Rakyat Dikorbankan

Reporter:

Suherman - Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Desember 2017 14:34
Banggar DPRD Gowa Berulah, Rakyat Dikorbankan

Dok. RakyatSulsel

* Alasan Pemboikotan Dianggap Tidak Prinsipil
* Kopel : Ini bisa Memiskinkan Masyarakat Gowa

 

GOWA, RAKYATSULSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gowa berulah di masa pembahasan APBD Pokok 2018. Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Gowa yang seharusnya telah rampung dibahas 30 November kemarin akhirnya mulur.

Belum rampungnya pembahasan KUA-PPAS Gowa diakibatkan pemboikotan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota Badan Anggaran. Akibat dari ulah mereka, rakyat Gowa disebutkan akan menjadi korban.

Sekadar diketahui, dari tiga kali penjadwalan rapat pembahasan KUA-PPAS, anggota Banggar yang hadir tidak pernah kourum. Di penjadwalan pertama, hanya enam orang anggota DPRD yang hadir, yakni empat pimpinan dewan dan dua anggota Banggar.

Di penjadwalan pertama, Rabu (29/11), Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan yang sedang memiliki kegiatan di Jakarta bahkan memilih balik ke Gowa untuk kengikuti rapat tersebut. Sayangnya, anggota Banggar yang hadir tak memunuhi syarat untuk melanjutkan rapat.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gowa, Anzar Zaenal Bate, terpaksa menskorsing rapat ke esok harinya, Kamis (30/11), di pagi hari. Di penjadwalan kedua ini, anggota Banggar yang hadir kembali tidak kourum, hanya dihadiri 8 orang yang terdiri dari 4 orang pimpinan dan 4 orang anggota. Rapat kembali diskorsing ke sore harinya.

Di penjadwalan ketiga, anggota Banggar yang hadir tidak bertambah tetap delapan orang, sehingga memaksa Ketua DPRD menskorsing rapat hingga tiga hari kedepan.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyesalkan hal itu. Namun ia menolak mengomentari terlalu jauh alasan para anggota Banggar ini melakukan pemboikotan.

Ketua DPRD Gowa, Anzar Zaenal Bate, Jumat (1/12), menuturkan, para anggota Banggar yang memboikot pembahasan KUA-PPAS ini, seharusnya tetap menghadiri rapat dan melakukan protes melalui intrupsi jika ada hal yang dianggap keliru.

Terkait alasan penjadwalan rapat yang tidak melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang kemudian dijadikan alasan sebagian anggota Banggar untuk tidak hadir dianggapnya tidak terlalu prinsipil.

Anzar Zaenal Bate, mengungkapkan, di tata tertib memang disebutkan rapat penyerahan dan pembahasan KUA-PPAS memang melalui Bamus. Namun menurutnya, hal itu tidak prinsipil untuk menunda jalannya rapat dan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Kalaupun itu dianggap keluar dari aturan, harusnya mereka menghadiri rapat dan melakukan intrupsi di rapat. Karena kan anggota dewan punya media menyampaikan itu, yakni melalui rapat. Bukan malah memboikot dan berkoar-koar diluar,” katanya.

Proses penyampaian protes beberapa anggota Banggar, yang dilontarkan diluar dan tidak di rapat menurutnya tidak elok. Pasalnya anggota dewan punya media untuk memprotes melalui intrupsi di rapat.

“Saya kira tidak elok. Kenapa harus tidak hadir. Mestinya hadir rapat dan lakukan intrupsi untuk memprotes itu kalau memang dianggap keluar aturan. Bukan malah berkoar-koar di luar,” ujarnya.

Ia pun mengira-ngira hal ini hanya dijadikan alasan pembenaran untuk tidak hadir di rapat pembahasan KUA-PPAS dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis menyikapi hal ini sebagai dinamika. “Pemerintah daerah menyikapi ini sebagai dinamika dengan harapan mudah-mudahan ini semua tetap dalam bingkai kepentingan masyarakat Gowa,” katanya.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Muhammad Zulfan, mengatakan, alasan ketidak hadiran anggota Banggar karena alasan penjadwalan yang tidak melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebagai sikap yang tidak menunjukkan diri sebagai wakil rakyat. “Mekanismenya, bukan tidak menghadiri.

Seharusnya karena berbicara kepentingan rakyat, mereka harus hadir. Jika memang ada yang diprotes, protes dalam rapat, kan ada hak untuk melakukan intrupsi,” ujarnya, Jumat (1/12) kemarin.

Masyarakat, kata Zulfan, tentu akan menjadi korban dari mulurnya pembahasan KUA-PPAS. “Pada hal masyarakat ini berharap banyak pada anggota dewan,” ucapnya.

Jika karena ada mekanisme yang keliru dalam penjadwalan rapat, harusnya, lanjut Zulfan, para anggota Banggar ini tetap hadir dengan memegang prinsip mengedepan kepentingan rakyat. “Kalau mereka tidak hadir berarti posisi mereka di dewa tidak hadir untuk kepentingan rakyat. Kita membangun negara karena daulat rakyat. Mereka harusnya mengerjakan sesuatu dewan berlandaskan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Masalah politis yang tidak prinsipil, kata dia, harusnya dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat umum. Anggota dewan dipilih oleh rakyat, menurutnya, bertujuan menjadi wakil kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. “Uang yang mereka bicarakan itu uang rakyat, milik rakyat pembayar pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan bahwa idealnya, pembahasan KUA PPAS seharusnya sudah rampung di bulan November lalu, untuk kemudian disahkan melalui rapat paripurna.

“Idealnya pembahasan KUA PPAS itu sudah rampung bahkan APBD 2018 harusnya sudah ketok palu di bulan November. Dalam hal ini, Gowa jangan membuat sejarah baru yang buruk. Secara aturan kan juga telah diatur, terkait batas waktu penetapan APBD. Harusnya sudah ketok palu ini,” terang Syamsuddin Alimsyah, Jumat kemarin.

Ditambahkannya bahwa, jika anggota DPRD tidak menghadiri pembahasan APBD, berarti posisi mereka di dewan patut dipertanyakan. Mereka, menurut Syamsuddin, harusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, mengerjakan sesuatu yang berlandaskan pada kepentingan rakyat.

Dijelaskannya pula bahwa sesuai UU No 23 Tahun 2014 diatur sanksi bagi daerah yang telat menetapkan APBD.

“Dulu, jika daerah terlambat menetapkan APBD, maka DAK dan DAU-nya akan dipotong. Sekarang, UU No 23 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi daerah yang terlambat mengesahkan APBD. Jika dikarenakan pihak eksekutif yang tidak memasukkan KUA PPAS untuk dibahas dewan, maka eksekutif tidak digaji selama 6 bulan berturut-turut. Demikian pula jika pihak legislatif yang tidak membahas KUA PPAS yang telah dimasukkan, maka dewan juga tidak memperoleh gaji 6 bulan berturut-turut,” ungkapnya.

Namun, lanjut Syamsuddin, hal terburuknya, jika hal itu terjadi berarti itu bagian dari memiskinkan warga Gowa, lantaran pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. “Yang harus mereka pahami (DPRD) konsekuensi terburuk yaitu mereka akan memiskinkan rakyat Gowa. Coba bayangkan, kalau APBD tak kunjung ditetapkan maka sekitar 600 ribu warga Gowa dipastikan terpaksa tidak bisa menikmati pembangunan,” bebernya.

Ditanya mengenai bagaimana langkah yang seharusnya ditempuh pemerintah Gowa terkait hal ini, Syamsuddin mengatakan bahwa jika memang kendalanya adalah DPRD yang memboikot pembahasan APBD, sehingga tak kunjung ditetapkan, maka pemerintah kabupaten Gowa diperbolehkan mengeluarkan Peraturan Bupati untuk menetapkan APBD.

“Kalau memang DPRD yang boikot, lantaran berbagai kepentingan yang ada, Pemda dalam hal ini dibolehkan mengeluarkan Perbup untuk menetapkan APBD-nya.

Namun, nilainya tidak boleh melebihi jumlah APBD tahun sebelumnya,” terangnya.
Sementara itu, salah satu anggota Banggar Asriady Arasi ke wartawan, membeberkan beberapa alasan dari pemboikotan tersebut. Pimpinan DPRD, kata dia, melakukan penjadwalan rapat melanggar mekanisme yang ada, dimana rapat banggar langsung dilakukan tanpa ada Bamus.

Selain itu, kata Asriady, ketidakhadiran mereka juga karena sekwan tidak menyerahkan hasil rapat banggar sebelum ekspose ke bupati. “Karena sebelumnya sekwan dianggaran perubahan yang lalu telah berani merubah anggaran tanpa koordinasi dengan Banggar. Makanya seakan akan ada sesuatu yang disembunyikan padahal itu adalah ranah badan anggaran. Kami tidam ingin hal itu terjadi lagi,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, ada hasil kesepakatan di rapat banggar yang tidak diakomodir sekwan, seakan-akan sengaja di sembunyikan. Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gowa, Yusuf Sampera, membantah tudingan anggota Banggar, Asriady Arasi yang menyebut salah satu alasan Banggar memboikot pembahasan KUA-PPAS, karena anggota Banggar merasa dipermainkan oleh Sekwan. Pasalnya, di APBD Perubahan 2017 lalu, Sekwan berani merubah anggaran tanpa dibicarakan bersama.

“SKPD tidak mungkin bisa merubah anggaran, karena finalisasi anggaran ada di Banggar. Lagian semuanya kan dibahas di komisi,” ujarnya. Mekanisme penentuan hingga penetapan anggaran, menurutnya, pasti melalui Banggar, rapat komisi dan rapat paripurna, sehingga tidak mungkin ada anggaran yang berubah tanpa melalui finalisasi di dewan. (*)


div>