KAMIS , 26 APRIL 2018

Banggar Sebut KPU Hambur-hamburkan “Uang” di Pilgub

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 20 Maret 2018 14:00
Banggar Sebut KPU Hambur-hamburkan “Uang” di Pilgub

Dok. RakyatSulsel

– Jika Tidak Dilakukan Pemotong Anggaran
– KPU : Dewan Jangan Seeenaknya Memotong

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menetapkan empat kandidat, langkah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulsel untuk memotong anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel semakin tak terbendung.

Usai menyatakan akan memotong anggaran pilgub, Banggar DPRD Sulsel langsung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan polemik pemotongan anggaran pilgub yang belum disepakat bersama KPU.

Revisi anggaran tersebut dilakukan karena KPU telah menetapkan empat pasangan calon, padahal dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seharusnya anggaran sebesar Rp 456 miliar itu untuk membiayai pilgub dengan enam kandidat.

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachuddin Rangga mengatakan, sejak awal pihaknya meminta kepada Inpekstorat dan KPU Sulsel agar kiranya melakukan perhitungan ulang, sebagai bentuk pengurangan anggaran pilkada setelah penetapan calon gubernur yang hanya empat pasangan.

“Masing-masing (Inpekstorat dan KPU) melakukan perhitungan ulang dan kita temukan dimana angka-angka kesepakatan kita,” kata Fachruddin Rangga setelah melakukan RDP di DPRD Sulsel, Senin (19/3).

Politisi Golkar ini juga menyebutkan jika anggaran yang dimasukan oleh KPU melalui Inpekstorat, sebesar Rp 22 miliar tersebut bukan merupakan kesepakatan bersama, sehingga menurutnya sangat perlu ada rasionalisasi anggaran. “Pertemuan Menteri Dalam Negeri pengurangan rasionasilasasi anggaran bisa dilakukan. jika terjadi pengurangan calon,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, jika tidak dilakukan pengurangan yang awalnya Rp 456 miliar tersebut, bisa saja penyelenggara menghabur-hamburkan dana kampanye.

Apalagi menurut Fachruddin Rangga masa jabatan komisoner KPU akan berakhir pada bulan Mei mendatang sebelum pemilihan. “Inikan uang rakyat. Kita perlu hati-hati menggunakannya, mengingat masa jabatan KPU akan berakhir pada awla bulan Mei, jangan sampai ini bisa dihabur-hamburkan,” ungkapnya.

Bahkan para Anggota Banggar DPRD Sulsel, sangat menyayangkan pada RPD kedua kalinya, tidak satupun komisoner KPU yang mengahiri RPD tersebut, sehingga Banggar belum bisa memastkan berapa jumlah kesepakatan yang akan dikurangai.

Meksi demikian, saat ini Inpekstorat Sulsel masih ragu-ragu menghitung kembali pengurangan anggaran pilkada tersebut, pasalnya KPU telah memasukkan usulan Rp 22 miliar tanpa sepengetahuan DPRD Sulsel.

“Hasil review sudah kami sepakati. Kalau memang kami diminta untuk melakukan review ulang, kita harapkan KPU juga bisa dihadirkan, jangan sampai ada yang tidak disetujui, kemudian kami disalahkan,” ungkap Inspektur Pembantu Wilayah IV Inpekstorat Sulsel, Abidin Sabang.

Sejauh ini belum ada kesepakatan antara Banggar DPRD Sulsel, sehingga DPRD akan melakukan pemanggilan kembali kepada KPU untuk RDP pada hari Rabu mendatang.

Sementara itu, komisoner KPU Sulsel,Mardiana Rusli mengatakan, DPRD Sulsel jangan seenaknya saja untuk mematok tinggi pemontongan anggaran pilkda. Mengingat saat ini masih banyak kegiatan yang akan dilakukan apalagi tahapan masih berlangsung selama tiga bulan.

“Tidak bisa asal main potong. Harus jelas rinciannya. Apa-apa saja yang bisa dipotong anggarannya, kenapa sampai Rp50 miliar. Bagaimana seandainya kalau kita ada kebutuhan diakhir, misalnya jumlah TPS bertambah?,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, anggaran yang telah dimasukkan melalui inspektorat sebesar Rp 22 miliar, itu sudah maksimal. “Sudah diusulkan Rp.22 miliar. Dan nilai itu sudah kita maksimal,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu juga ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief mengatakan sepenuhnya tidak keberatan andai dana hibah tersebut dipotong.
“Cuma kan memang, dengan asumsi yang kita buat kemarin untuk 6 paslon dan sekarang 4 paslon, artinya kan ada efisiensi. Artinya kan ada anggaran yang harus kita kembalikan ke pemerintah,” ungkap.

Iqbal melanjutkan, jika sejumlah kegiatan dimana dana hibah itu akan mengalir nampaknya juga akan sedikit lebih hemat anggaran ketimbang yang sudah direncanakan. Hanya saja, ia meminta, pemotongan anggaran itu tak dilakukan saat tahapan sedang berlangsung.

“Kemudian yang lain saya kira memang juga harus disikapi menyangkut beberapa anggaran kita, memang kemungkinan besar efisiensinya juga tinggi. Tapi tentu kita berharap bahwa sebaiknya proses efisiensi ini dilakukan setelah tahapan,” tambahnya.

Akan tetapi dana yang ingin dipotong DPRD, yang mencapai Rp 50 miliar tersebut begitu besar. “Rp50 miliar itu banyak,” ungkapnya. (*).

 


div>