MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Bangunan dan Gudang Liar Prioritas Reses

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 21 Februari 2016 18:41

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Senin (22/2). seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mulai melakukan serangkaian agenda reses. Mereka diharapkan menyerap aspirasi serta melaksanakan
kontrolin terhadap sejumlah bangunan liar di daerah pemilihan (Dapil)
masing-masing.

Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdul Wahab Tahir mengatakan, dalam menyikapi sejumlah aduan masyarakat tentang masalah maraknya bangunan tanpa izin serta gudang yang tidak pindah pada lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya menjadit anggungjawab legislator dalam merankum datanya.

“Dalam reses masa sidang pertama Pada 2016 ini agenda lebih difokuskan
tentang gudang yang tidak taat aturan,” kata Wahab, Minggu (21/2).

Lanjut, Politisi Partai Golkar ini, selama ini hampir setiap pekan masyarakat berbondong-bondong menyampaikan aspirasinya melalui surat dan unjuk rasa di gedung DPRD Makassar. Mereka mengharapkan DPRD
mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar Peraturan Walikota (Perwali) nomor 20 tahun 2010 tentang larangan gudang dalam kota dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2009 tentang kawasan pergudangan terpadu di jalankan dengan tegas.

“Atas dasar ini kami menginisiatif agar daerah yang masih banyak
kawasan gudang ilegal untuk dimasukkan dalam laporan reses,” jelasnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar ini.

Menurut Waba, hasil tersebut akan disampaikan langsung pada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot melalui rapat paripurna agar apa yang menjadi temuan legislator tentang gudang untuk ditindak secepatnya. “Keberadaannya memang sangat mengganggi sehingga
penting untuk ditertibkan,” paparnya.

Masalah lainnya, kata Wahab, yang tidak kalah penting untuk ditindak tentang bangunan yang tidak lengkap izinnya. Menurut dia, jika bangunan ini tidak diperhatikan seluruh unsur didalamnya seperti izin mendirikan
bangunan (IMB), garis sempadang pagar dan garis sempadang bangunan
(GSP -GSB) dan ruang terbuka hijau (RTH) 30% maka telah merugikan
masyarakat banyak. “Sebab, mereka harus menyiapkan ruang parkir agar
tidak menggangu,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A, Abdi Asmara menambahkan pada agenda reses ini penindakan betul-betul akan diutamakan. Untuk itu, pihaknya akan mencoba menggandeng SKPD yang melakukan kewenangan, sebab jika hanya imbauan dalam bentuk surat atau
rekomendasi tidak ada hasil yang maksimal. ” Selama ini fungsi-fungsi
legislator sudah maksimal, tapi pihak yang berwenang selaku eksekurot
untuk bertindak tidak menanggapinya,” katanya,

Lanjut dia selama ini pihaknya sudah sering menyampaikan aspirasi dari
masyarakat pada Pemkot. Olehnya saat ini pihakanya kembali menagi
ketegasan pemkot untuk melakukan penindakan bagi yang melanggar.
“Pemkot tidak boleh tutup mata, siapapun yang melanggar wajib
ditertibkan,” tutupnya.

Wakil ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari menambahkan, untuk legislator yang tidak ada masalah dua hal itu di dapilnya tetap diminta untuk menyerap asiparisai masyarakat. Tugas mereka lebih pada pelayanan, baik pemerintah setempat dan kesehatan dan pekerjaan pembangunan infrastruktur. “Pokoknya semua masalah dimasyarakat wajib diserap, tapi ada yang perioritas,” paparnya.

Indira sendiri yang akan melaksanakan reses pada dapil Mamajang, Mariso dan Tamalate lebih fokus pada penanganan gizi buruk yang ada di
daerah itu. Menurut dia hingga saat ini penyandang gizi buruk masih
ada sehingga masih menjadi perioritas untuk menanggulangi bersama
dengan Dinas Kesehatan.

Selain itu, masalah lainnya yang akan dipantau tentang masih ada Kartu Keluarga (KK) yang belum memiliki masing-masing WC di rumahnya.
Masalah ini, kata dia yang coba diselesaikan.” Kalau pemerintah tidak
memiliki anggaran, nanti dibantu anggaran pribadi,” tutupnya.


Tag
  • Reses
  •  
    div>