SELASA , 14 AGUSTUS 2018

Bantaeng Utus LBH Butta Toa Pelatihan Sensitifitas Gender di Bali

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Minggu , 29 Juli 2018 14:20
Bantaeng Utus LBH Butta Toa Pelatihan Sensitifitas Gender di Bali

pelatihan Sensitifitas Gender Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT Bagi Paratur Penegak Hukum ( APH), di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Sabtu (28/7).

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng mengutus Ketua Divisi Advokasi dan Humas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Yudha Jaya, dalam pelatihan Sensitifitas Gender Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT Bagi Paratur Penegak Hukum ( APH), di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Sabtu (28/7).

Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA-RI) berlangsung 4 hari (27-30 Juli 2018).

Yudha jaya dikenal sebagai salah sati Aktivis nyentrik yang berasal dari Kabupaten Bantaeng. Dia juga sering mengkritik pemerintahan Nurdin Abdullah, mulai dari Smelter, Pengalengan Ikan, dan masih banyak lainnya.

Ada sembilan provinsi ambil bagian pada pelatihan yang dibuka resmi oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA-RI, Vennetia Danes. Sementara Pemkab Bantaeng melalui Dinas PMDPPPA mengutus Yudha Jaya.

LBH Butta Toa ditunjuk mewakili Bantaeng sebagai mitra kerja. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini telah melibatkan lembaga satu ini dalam hal pendampingan. Hal ini dibenarkan Syamsuniar Malik selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMDPPPA Kabupaten Bantaeng.

“Serapan ilmu dari pelatihan ini kita berharap bisa kami sosialisasikan lebih lanjut di Bantaeng. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tentunya tetap akan berlanjut hingga proses pidana meski pelaku dan korban punya ikatan keluarga,” terang Yudha.

Dirinya juga berharap dengan sosialisasi dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Bantaeng. Penting diketahui bahwa aparat penegak hukum adalah petugas layanan yang menjadi ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Berhasil tidaknya sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas aparat penegak hukum. Bagaimana menangani serta menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” terangnya. (*)


div>