MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Bantah “Digolkarkan”, Deng Ical Janji Netral

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 02 Februari 2018 12:09
Bantah “Digolkarkan”, Deng Ical Janji Netral

Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Rizal (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Netralitas Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, sempat diragukan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Apalagi, setelah namanya disebut-sebut masuk dalam daftar pengurus Golkar Sulsel, pasca hengkang dari Partai Demokrat.

Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, mengaku tidak ingin ambil pusing terhadap tudingan tersebut. Apalagi, saat ini dirinya belum dalam posisi Pelaksana tugas (Plt). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dirinya bakal netral dalam Pilwalkot.

“Banyak yang ragu soal netralitas saya, karena mereka menganggap saya ini seorang politikus. Tapi saya tegaskan, kalau saya menjabat Plt, saya imbau semua ASN untuk bersikap netral, termasuk saya. Karena itu ada undang-undangnya,” tegasnya, Kamis (1/2) kemarin.

Mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel ini menyampaikan, hingga saat ini dirinya belum memutuskan kemana arah dukungannya diberikan. Ia masih ingin beristirahat pasca gagal maju di Pilwalkot Makassar, dan mundur dari kursi Sekertaris Demokrat Sulsel.

“Saya ini masih istirahat dulu, soal tim itu urusan mereka dalam memilih calon di pilwalkot. Tapi, banyak dari tim bilang keputusan mendukung calon di pilwakot ikut ke saya,” ungkapnya.

Deng Ical juga mengomentari soal dirinya masuk ke dalam struktur kepengurusan Partai Golkar Provinsi Sulsel, dibawah kepemimpinan Nurdin Halid.

“Penawaran resmi (telfon) sudah ada, dan partai lain juga ada tapi melalui orang. Tapi, hingga kini saya belum konfirmasi apakah masuk atau tidak (ke Golkar), saya koordinasikan minggu ini dengan tim biar tuntas,” ucap Daeng Ical.

Ia mengatakan, jika dirinya sudah memastikan masuk ke dalam struktur Partai Golkar, maka dirinya akan mati-matian mendukung apa yang menjadi pilihan partai. Begitupun jika dirinya masuk ke partai lain.

“Pastimi saya dukung apa yang menjadi keinginan partai, tapi hal berbeda dengan konteks birokrasi. Saya akan mati-matian menjaga agar semua ASN netral karena itu juga perintah wali kota,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, secara tegas menyatakan, posisi Pelaksana Tugas (Plt) yang akan dijabat Deng Ical, merupakan amanah. Deng Ical harus independen, dan tidak memihak kepada kandidat manapun. Artinya sesuai aturan berlaku, Plt tak boleh ikut mendukung kandidat manapun, karena itu dilarang oleh aturan.

Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu tentunya tak terlepas dari pengawasan instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, ia mengimbau semua pihak tak boleh terlibat politik praktis. “Dengan adanya pelaksanaan pilkada, kita harapkan para pelaksana tugas fokus juga pada tugas pemerintah,” ujarnya.

Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono, menilai, sebagai Plt Deng Ical harus tetap netral. Meskipun, Deng Ical adalah kader partai. Dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 ditegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain menjalankan pemerintahan.

“Pelaksana tugas adalah pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang definitif, serta menjaga netralitas PNS,” paparnya.

Selain itu, Plt juga menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah, juga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, menyarankan, Deng Ical selama di pemerintahan harus berkomitmen menjaga netralitas ASN. Soal di Golkar, perlu adaptasi dan tidak mencampurkan urusan partai dan pemerintahan.

“Kepentingan partai sulit dihindari. Justru itu, posisi Deng Ical rawan ditunggangi kepentingan politik. Ujian bagi Deng Ical untuk konsisten menjaga netralitas ASN di pilwalkot nanti,” pungkasnya. (*)


div>