RABU , 12 DESEMBER 2018

Banyak Perda Mandul

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Selasa , 24 April 2018 10:45
Banyak Perda Mandul

Kantor DPRD Makassar. (ist)

*Dewan Tuding Pemkot Tak Tegas, Kopel Salahkan Pengawasan Dewan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Rahman Pina, mengungkapkan bahwa dalam kurung waktu lima belas tahun belakang sejak disahkan ternyata banyak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang tidak maksimal penerapannya alias mandul.

Ia pun menuding jika hal tersebut disebabkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP), sebagai penegak Perda tidak mampu secara maksimal mengawal penerapan Perda-Perda tersebut.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Makassar ini, penegakkan dan pengawasan Perda dan Perwali hingga saat ini masih sangat rendah. Alhasil semua Perda dan Perwali yang dihasilkan hanya sebatas peraturan tanpa penegakan.

Hal lainnya, lanjut Rahman Pina, Perda dan Perwali di Makassar mandul akibat regulasi tersebut tidak diketahui masyarakat, karena kurangnya sosialisasi setelah Perda tersebut disahkan ataupun pada saat sementara digodok di DPRD.

“Kalau persoalan perda kenapa banyak yang mandul itu akibat penerapan dan aplikasinya ke masyarakat kurang. Jika saja penegakan pemerintah kota baik di lapangan maka tidak ada perda yang bakal mandul seperti saat ini,” ungkapnya, Senin (23/4) kemarin.

Legislator Fraksi Golkar ini pun menilai jika Satpol PP nampak tidak berdaya mengawal penerapan Perda. Alhasil banyak Perda yang mandul dan hanya menjadi sebatas aturan di atas kertas saja.

“Kalau alasannya karena aparat yang kurang, itu bukan alasan, yang namanya penegakkan Perda, maka semua Perda yang telah disahkan itu harus di jalankan, pengawasan kita sebagai legislatif tentu pasti berjalan terus. Jangan tidak berani bertindak karena tidak ada intruksi dari SKPD terkait, justru itu harus dikomunikasikan,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran, didapati sejumlah regulasi (Perwali) yang telah dibuat Pemkot dan tidak kunjung ditegakkan, sebutlah Perda No 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, Perda nomor 4 tahun 2009 tentang larangan buang sampah di sembarang tempat, Perwali Nomor 20 tahun 2010 tentang larangan dalam kota, Perda nomor 64 tahun 2011 terkait larangan parkir di bahu jalan, Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kos, Perda Pendidikan Baca Tulis Al Quran Nomor 1 tahun 2012, Perwali nomor 94 tahun 2013 mengenai larangan truk 10 roda beroperasi di siang hari, Perda nomor 3/2016 Pemberian ASI Esklusif di Makassar.

Kemudian penerapan Perda No.1 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),perda nomor 4/2013 tentang larangan merokok ditempat umum, Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga penegakannya masih belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara, juga mengakui jika penegakkan Perda di Makassar memang masih sangat lemah. Menurutnya, hal tersebut diakibatkan Perda yang ada tidak ditunjang dengan baik oleh aturan teknis di bawahnya, yakni Peraturan Wali Kota (Perwali).

Legislator asal Demokrat ini menyebutkan, Perda Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar dan sejumlah peraturan daerah lainnya yang dinilai tidak efektif akibat tidak adanya Perwali yang diterbitkan untuk mengatur teknisnya.

“Memang ada beberapa Perda kita tidak berjalan maksimal, sekalipun sudah disosialisasikan. Inilah tugas dari pemerintah kota untuk memikirkan bagaimana Perda yang disahkan itu efektif. Terlebih lagi masih banyak Perda kita belum ada Perwalinya atau ada perwalinya tapi tidak berpatokan terhadap Perda yang disahkan,” akunya.

Diketahui, Pemkot Makassar setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program legislasi daerah (prolegda) meningkat jumlah alokasi anggaran untuk pembahasan Perda inisiatif mencapai Rp 8 miliar dalam kurung waktu 2017 hingga 2018. Satu Perda minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp300 juta. Tahun ini saja ada enam prolegda yang sedang di godok.

Terkait hal tersebut, Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq, menegaskan jika persoalan Perda mandul tersebut memang sudah diperkirakan oleh pihaknya. Apalagi berdasarkan pantauannya satu tahun belakangan ini, pihaknya banyak mengidentifikasi sejumlah Perda yang telah disahkan akan bernasib sama dengan Perda mandul lainnya.

“Kopel telah menelisik sejumlah Perda-Perda yang telah disahkan dewan satu tahun terakhir ini, hasilnya didapati sama saja dengan Perda mandul di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Namun, pihaknya mengaku belum bisa membeberkan Perda-Perda mana saja yang penerapannya tidak maksimal atau mandul, lantaran saat ini Kopel belum memfokuskan kerja-kerja penerapan Perda yang dikeluarkan DPRD Kota Makassar.

“Kopel belum fokus di DPRD Makassar, jadi kami belum bisa pastikan Perda mana saja itu. Tapi yang pasti persoalan penegakan Perda ini akan berulang lagi dari tahun sebelumnya. Karena semua Perda yang disahkan tidak maksimal, apalagi tahun ini hampir semua legislator disibukkan dengan Pileg dan Pilwali yang tentu berpengaruh terhadap pembahasan sebuah Ranperda,” jelasnya.

Menurutnya, gaji dan tunjangan yang diberikan ke setiap anggota dewan sudah mengalami kenaikan, seharusnya tambahan gaji tersebut harus bisa membuat kinerja mereka semakin maksimal dari sebelumnya.

“Filosofinyakan kenaikan gaji dan tunjangan itu harus sebanding dengan kinerja mereka. Jangankan soal Perda banyak yang mandul, Prolegda yang disusun tahun ini saja belum ada yang disahkan, semuanya sibuk di partai, alhasil agenda rapat Pansus kerap dikorbankan karena ditunda-tunda,” tutupnya. (*)


div>