SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Bapenda Sosialisasi Perda, Atur Ulang Retribusi Jasa Umum

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Rabu , 07 November 2018 14:44
Bapenda Sosialisasi Perda, Atur Ulang Retribusi Jasa Umum

adan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di Hotel Claro, Rabu (7/11).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor satu Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum di Hotel Claro, Rabu (7/11).

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Asisten Administrasi Pemprov Sulsel, Ruslan Abu, Kepala Bappeda Sulsel Tautoto Tanaranggina, dan perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Perda nomor satu tahun 2018 merupakan perubahan Perda nomor 11 Tahun 2011. Perombakan itu dilakukan karena beberapa regulasi dari pemerintah pusat juga ikut berubah. Selain itu, penerimaan retribusi umum mengalami penurunan sejak tahun 2013.

Kepala Bappeda Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan, tarif retribusi umum yang diatur dalam Perda lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang. Terutama, kata dia, di sektor kesehatan dan pendidikan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah jauh lebih tinggi dibanding retribusi yang masuk.

“Hampir tiap tahun terjadi inflasi dan kenaikan harga. Kita juga melihat kemampuan masyarakat Sulsel yang semakin membaik, pendapatan perkapita masyarakat di Tahun 2016 misalnya, sudah mencapai Rp44,06 juta,” kata Tautoto.

Mantan Penjabat Bupati Soppeng itu menyebutkan, Perda yang baru juga sudah mengakomodir beberapa perubahan kewenangan. Seperti pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, serta beberapa pelayanan kesehatan yang sudah bisa dilakukan karena alat dan SDM-nya telah tersedia.

Beberapa tarif baru yang ditetapkan melalui Perda ini seperti pelayanan kesehatan tanpa tindakan medis, untuk dokter umum Rp 21.000, dokter spesialis Rp 36.000 dan dokter sub spesialis Rp 45.000. Di bidang pendidikan, untuk diklat teknis peningkatan kompetensi guru Rp 875.000 perhari.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pendapatan Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh menambahkan, aturan itu mulai berlaku sejak tahun 2018. Ada dua retribusi pelayanan yang diatur secara jelas dalam Perda ini yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

“Sejak Juni mulai berlaku setelah evaluasi dari Kemendagri. Ada beberapa yang baru misalnya layanan pendidikan, ada juga yang hilang seperti tera kendaraan yang diambil alih oleh kabupaten-kota,” tambahnya.

Sedangkan, Asisten Administrasi Pemprov Sulsel, Ruslan Abu menjelaskan, Perda nomor satu tahun 2018 bisa meningkatkan pendapatan daerah. Dirinya berharap pengelola atau pegawai yang memungut retribusi jasa umum bisa memahami aturan baru yang ada.

“Selama ini pendapatan daerah kita di bawah kepemimpinan Tautoto selalu meningkat. Perda yang ada sekarang ini perlu sosialisasi secara masif agar masyarakat tahu tarif retribusi jasa umum yang baru,” pungkasnya.


div>